JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyebut kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2023 tetap terjaga di tengah kondisi ketidakpastian global. 

Hal ini diiringi dengan transaksi berjalan terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari Produk domestik bruto (PDB).

“Neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan juga terjaga, ditopang oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi portofolio, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking.

• Bank Dunia: Driver Ojol Mayoritas Rentan Terjebak Hutang dan Minim Perlindungan
• Jasa Raharja dan Fordigi BUMN Ajak Ribuan Mahasiswa di Bali Tingkatkan Kemampuan Digital
• Pemerintah Perlu Membatasi Penggunaan Kendaraan Pribadi untuk Kurangi Polusi Udara
• Anak Buah Luhut Paparkan Progres Investasi Starlink Milik Elon Musk di Indonesia

Pada triwulan II 2023, defisit transaksi berjalan tercatat rendah, meskipun saat bersamaan harga komoditas menurun dan ekonomi global melambat serta permintaan domestik meningkat. Sementara itu, defisit transaksi modal dan finansial terkendali di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Erwindo mengungkapkan, perkembangan terkini triwulan III 2023 yang menunjukkan neraca perdagangan kembali surplus pada Juli 2023 sebesar US$ 1,3 miliar. Aliran modal asing ke pasar keuangan domestik berlanjut dengan investasi portofolio hingga 22 Agustus 2023 Quarter to date (QTD) tercatat net inflows sebesar US$ 0,2 miliar.

“Adapun posisi cadangan devisa akhir Agustus 2023 tercatat tetap tinggi sebesar US$ 137,1 miliar, atau setara pembiayaan 6,2 bulan impor atau pembiayaan 6,0 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor,” ungkapnya.

Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.(*)