JAKARTA - Setelah mengetahui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan sejumlah pabrik tidak menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta, sejumlah pihak kini mengerucutkan penyebab utama polusi di Jakarta pada masalah transportasi dan kendaraan bermotor.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) yang menyatakan penggunaan kendaraan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta. 

KPBB menyebutkan penerapan kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bahkan menampakkan hasilnya dalam memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Sependapat dengan hal tersebut, pengamat sosial Universitas Indonesia, Devie Rahmawati menyebutkan pemerintah perlu membatasi penggunaan kendaraan pribadi. 

“Tingginya kepemilikan kendaraan bermotor harus dibatasi dengan sejumlah aturan pemerintah sehingga tidak menyebabkan emisi yang meninggi yang pastinya menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat,” ujarnya pada 11 September 2023.

• Tank Abram Tunda Debut di Perang Ukraina
• KTT G20 India Hindari Kutuk Rusia, Upayakan Perdamaian di Ukraina
• Rilis Pekan Ini, Apa Saja yang Baru dari Seri iPhone 15?

Disebutkan dengan berakhirnya kebijakan WFH, indeks kualitas udara di jakarta kembali memburuk. Hal tersebut karena mobilitas kendaraan pribadi yang kembali masuk di jalanan Jakarta. Bahkan, website IQAir mencatatkan sejumlah wilayah Jakarta memperoleh indeks kualitas udara menyentuh angka 153 dengan indikasi tidak sehat.

Devie menyebutkan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi dapat dilakukan seperti yang telah diterapkan sejumlah negara maju yakni dengan menerapkan pajak yang tinggi. 

“Dibarengi dengan penyediaan transportasi umum yang bagus dan memadai. Dengan demikian, polusi udara di Jakarta bisa teratasi,” sebut Devie.

Devie optimistis jika mayoritas penduduk mau menggunakan transportasi umum, nantinya kualitas udara di Jakarta bisa segera membaik. 

Selain itu, Devie juga menyebutkan dalam jangka panjang pemerintah harus bisa membuat aturan kepemilikan kendaraan pribadi mengingat sudah banyak pakar yang membahas keterkaitan penggunaan kendaraan pribadi dan polusi udara.(*)