Kabarsiger.com, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso atau Buwas menjelaskan bahwa perseroannya belum menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 2 triliun yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2016. Ia mengatakan, Bulog memilih untuk menunda penggunaannya.

"Karena saya kan mantan polisi, saya harus menjaga sekecil mungkin adanya penyimpangan, potensi-potensi kerugian negara, saya nggak mau," ujar Budi Waseso di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (19/12/2019).

Ia menjelaskan,sebenarnya saat 2017 sudah tersusun rencana penggunaan uang PMN tersebut. Namun, ketika ingin digunakan pada tahun depannya ia mengendus ada yang salah dalam pelaksanaannya. Sehingga, Buwas merencanakan ulang alokasi dana modal pemerintah itu untuk sesuai peruntukannya, dan telah direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kan baru Rp 10 miliar dipakai, itu untuk membuat perencanaan. Sisanya belum saya setujui, kenapa? karena begitu saya lihat secara keseluruhannya, ada kecenderungan berakibat kerugian negara di kacamata saya," ujar Buwas.

Buwas mengungkapkan, modal negara Rp 2 triliun itu akan digunakan Bulog untuk memperkuat sarana, dan prasarana dari perseoran. Seperti membangun gudang penyimpanan, mesin rice to rice atau penggilingan beras modern, penggilingan jagung, hingga pembangunan gudang kedelai. Harapannya, dukungan infrastruktur anyar itu bisa memperkuat kinerja keuangan perusahaan ke depannya.

Namun ia mengatakan, uang tersebut tidak mungkin dipakai penyerapan beras perseroan, karena melanggar hukum. "Sudah dikomunikasikan dengan Kementerian, sudah disetujui, nah Desember ini mau dilelang keseluruhannya. Tapi itu bukan untuk belanja beli beras, bukan. Itu untuk sarana dan prasarana," ungkapnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyoroti tujuh Badan Usaha Milik Negara yang telah menerima Penyertaan Modal Negara namun kinerja keuangannya tetap merugi pada 2018, termasuk dari Perum Bulog.

"Kerugian terjadi pada tujuh BUMN, yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel," ujar Sri Mulyani.(*)