BANDAR LAMPUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai lembaga yang independen dan tepercaya dalam mendukung Program Strategis Nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap II Tahun 2025, pada Senin (27/10/2025) lalu, di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung.

Rakorda ini menjadi langkah strategis untuk mengoordinasikan manajemen lapangan serta menajamkan instrumen survei, sehingga data yang dihasilkan untuk kebijakan Program Makan Bergizi Gratis semakin akurat, relevan, dan berdampak.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi penting menuju Indonesia Emas 2045. “Peran BPS sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program melalui data yang independen, mencakup dimensi ekonomi, sosial, hingga kualitas pelaksanaan,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa hasil sementara Survei Monev Tahap I secara nasional menunjukkan potensi besar MBG sebagai stimulus ekonomi, dengan nilai kontrak mencapai Rp2,65 triliun dan penyerapan 53.776 pekerja SPPG (Sentra Produksi dan Pengolahan Gizi).

• IKA UNS Perkuat Kebersamaan Lintas Angkatan Lewat IKA UNS Charity Golf Tournament
• Telkomsel Akselerasi UKM Teknologi AI lewat Program DCE ke-5
• Gas Bumi PGN Mengalir di Raindear Coffee

Namun, Rakorda ini juga menjadi forum penting untuk mengintegrasikan temuan kritis dari berbagai sektor demi memastikan evaluasi Tahap II yang lebih komprehensif.

Dari sisi tata kelola, Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung selaku Ketua Satgas MBG Daerah, Saipul, menegaskan bahwa data BPS menjadi dasar perbaikan sistem. “Keberhasilan implementasi program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Satgas MBG. Survei BPS adalah langkah evaluasi krusial untuk memastikan tujuan perbaikan gizi anak benar-benar tercapai. Sinergi antarinstansi juga harus ditingkatkan, termasuk dalam pencegahan dan penanganan kejadian luar biasa seperti keracunan makanan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Satgas MBG berkomitmen memastikan Penanggung Jawab SPPG mematuhi tata kelola dan SOP, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higienis (SLHS) dan sertifikat penjamah makanan.

Dari aspek kesehatan, Fungsional Sanitarian Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Yuliana, menyoroti pentingnya indikator higienitas dan keamanan pangan. “Kami mencatat adanya insiden keracunan pangan terhadap 78 siswa di Pondok Pesantren Baitul Nur pada 14 Oktober 2025. Hal ini menegaskan bahwa Survei BPS Tahap II harus diperkaya dengan indikator ketepatan gizi dan keamanan pangan di TPP, sesuai regulasi kesehatan,” tegasnya.

• SMA Yos Sudarso Metro Gelar Pelatihan Baca Nyaring Bersama Pelatih Nasional Tri Sujarwo
• Perkuat Komoditas Kopi, PTPN I Konversi Dua Pabrik Teh
• Pemkot Metro dan Kulon Progo Resmikan Kerja Sama Antar Daerah Jaga Stabilitas Harga

Sementara itu, dari sisi pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Suslina Sari, menekankan bahwa tujuan MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara holistik. “MBG bukan sekadar memberi makan, tetapi intervensi gizi dan pendidikan secara simultan. Data BPS tahun 2024 menunjukkan 10,68% penduduk Lampung masih mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Angka ini mempertegas urgensi program ini,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung.

Menanggapi masukan dari seluruh pemangku kepentingan, Kepala BPS Provinsi Lampung menegaskan komitmen untuk melakukan penyempurnaan menyeluruh pada instrumen dan manajemen lapangan Survei Tahap II.

“Rakorda hari ini adalah wujud nyata sinergi dan kolaborasi BPS dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya agar survei yang akan dilaksanakan pada November mendatang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret berbasis data yang akurat dan tepercaya. Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan di Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Ahmadriswan Nasution. (*)