JAKARTA - Bank Indonesia (BI) kembali memutuskan untuk menahan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan pada level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 24-25 Mei 2023.

"Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Kamis, 25 Mei 2023.

Perry menerangkan, keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan dilakukan atas pertimbangan untuk menjaga inflasi inti yang terkendali di kisaran 3% plus minus 1% hingga akhir tahun 2023.

BI juga mengupayakan agar Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat kembali mencapai target 3% plus minus 1% pada periode kuartal III-2023.

Kebijakan mempertahankan suku bunga sejalan dengan fokus dalam BI dalam memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini diambil untuk mengendalikan dampak dari impor barang serta meredam ketidakpastian yang mungkin timbul dari pasar keuangan global.

• Kinerja IKNB Triwulan I 2023 Tetap Tumbuh, Sektor Pergadaian Lampaui Nasional
• Pemkot Bersama Kodim 0410/Bandarlampung Fokus Tangani Sampah Daerah Pesisir Pantai
• Penyaluran Kredit Perbankan di Lampung Tumbuh 5,65 Persen

Sebagai informasi, Bank Indonesia juga telah memutuskan untuk menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur periode April 2023. Tercatat, BI terakhir kali menaikkan suku bunga pada Januari 2023 sebesar 25 basis poin dari 5,5% menjadi 5,75%.

Perry turut menyampaikan bahwa kebijakan moneternya yang tetap fokus pada penguatan stabilitas nilai tukar rupiah berdampak pada pengendalian inflasi. Selain itu, kebijakan likuiditas yang longgar akan terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas keuangan.

"Kebijakan likuiditas longgar dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan," ujarnya.

Lebih lanjut, BI berkomitmen untuk mendukung akselerasi perekonomian melalui pengembangan keuangan digital dan penguatan sistem layanan pembayaran.

"Akselerasi perekonomian didorong dengan keuangan digital dan penguatan sistem layanan pembayaran, bauran makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya.(*)