Berikut Sederet Tantangan dan Risiko Pembayaran Lintas Negara
Yunike Purnama - Rabu, 10 Mei 2023 11:24JAKARTA - Konektivitas pembayaran lintas negara (cross-border) di kawasan termasuk dalam inisiatif jalur ekonomi dan keuangan dalam Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan konektivitas pembayaran melalui kawasan, serta mendorong pemulihan ekonomi, sejalan dengan perhatian global melalui G20.
Namun, pembangunan konektivitas lintas negara di masa depan memiliki tantangan dan risiko. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyampaikan beberapa tantangan di antaranya persepsi tarif mahal dan proses yang lama, tidak inklusif, dan kurang transparan.
"Pembayaran lintas negara menghadapi variasi regulasi, mode bisnis, proses, spesifikasi pembayaran di setiap negara," ujarnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Selasa (9/5/2023).
- Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Rabu, 10 Mei 2023
- BI Beri Sinyal Tak Naikkan Suku Bunga Acuan Tahun Ini
- QRIS Kini Resmi Bisa Dipakai di Malaisya
Untuk mengatasi tantangan dan risiko tersebut, Filianingsih meminta pemerintah, otoritas terkait dan pelaku industri pembayaran melakukan sinergi. Otoritas juga harus berkomitmen mendukung strategi dan inisiatif ekonomi lintas negara.
"Di samping itu, pelaku industri harus siap menangkap peluang dan menciptakan inovasi baik pada produk dan layanan cross border maupun arsitektur sistem pembayaran," ungkapnya.
Filianingsih memperkirakan volume transaksi lintas negara akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Selama beberapa tahun terakhir, nilai pembayaran lintas negara di seluruh dunia meningkat dari US$ 127,8 triliun pada tahun 2018 menjadi US$ 156 triliun pada 2022.
Sementara ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia maupun ASEAN menunjukkan tren positif dengan prospek ekonomi yang optimis, hal ini disambut baik melalui inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC).
"Dengan ekonomi global yang lebih mudah dan tanpa batas, mendesak pembayaran lintas negara untuk lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja," pungkasnya.(*)