BANDARLAMPUNG - Nama Hendra Mukri kembali masuk ke dalam jajaran calon legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat untuk DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pemilu 2024.

Ia ditempatkan para daerah pemilihan (dapil) II yang meliputi wilayah Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur dan Enggal dengan nomor urut 1 berdasarkan daftar caleg yang dirilis KPU.

Perjalanan karir politik Hendra kini sudah memasuki periode keempat, ia dipercaya masyarakat masuk jajaran kursi anggota DPRD kota Bandar Lampung sejak tahun 2009.

Sebelum terjun ke dunia politik, Hendra merupakan karyawan swasta pada perusahaan perkebunan tebu di Lampung. Namun, dalam perjalanan karirnya ternyata terus terdorong agar dapat lebih bermanfaat untuk orang banyak.

"Pada dasarnya kita ini sebagai mahluk sosial yang selalu saling membutuhkan, selama bekerja saya merasa ada dorongan keterpanggilan untuk berbuat lebih dan bermanfaat untuk orang lain, maka akhirnya saya pikir ranah politiklah tempatnya untuk mengabdi dan dedikasikan diri membantu orang lain," paparnya.

Sosoknya yang sederhana dan cepat tanggap dalam menerapkan pentingnya penguatan peran legislatif dengan hadir ditengah masyarakat menjadi prioritas dalam program kerjanya.

Dalam karirnya diranah politik sebelumnya, ia berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan usaha kecil menengah.

Kemudian dalam pada Pemilu 2024 , Hendra tetap fokus dalam visinya dengan mewujudkan  partisipasi masyarakat agar mampu turut serta dalam mengelola pemerintahan.

Kemudian dalam misinya tetap konsisten mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat hingga terealisasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih.

Fokus evaluasi program pemerintah

Bidang Kesehatan

Hendra menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan. Nyatanya kondisi di lapangan banyak masyarakat yang masih merasa terdiskriminasi, salah satunya dengan pelayanan BPJS Kesehatan.

"Perlu diingat layanan BPJS ini masyarakat tidak gratis, mereka tetap bayar iuran setiap bulan baik yang dalam kondisi sehat ataupun sakit. Saya masih banyak terima keluhan dari masyarakat yang masih terdiskiriminasi seperti masalah tidak dapat kamar di RS, masalah rujukan hingga pernah ada kendala tidak bisa operasi,"cerita Hendra saat ditemui Kabarsiger.com

Dalam kondisi seperti ini, lanjut Hendra perlu hadirnya 'Wakil Rakyat' yang mampu jadi penghubung dan menyuarakan jika ada ketidakadilan pelayanan publik terjadi ditengah masyarakat.

"Alhamdulillah selama saya dipercaya menjadi wakilnya rakyat pada periode sebelumnya, bisa membantu kendala mereka di lapangan dan mengubungkan berbagai aspirasi masyarakat untuk membangun Bandar Lampung yang lebih baik," ujarnya.

Ia juga bercerita selama kiprahnya diranah politik, tak segan memberikan kontaknya agar mempermudah masyarakat menghubungi langsung. 

"Hal ini saya lakukan agar masyarakat, khususnya di dapil saya lebih mudah untuk sharing informasi atau memberikan laporan jika ada kendala di lapangan. Ini juga merupakan salah satu langkah konkret pengawasan yang efisien dalam menjalankan fungsi legislatif,"papar Hendra.

Dari komitmen pola kerjanya ini, tak jarang akhirnya banyak masyarakat menyampaikan aspirasi hingga kendalanya.

• Layanan Bare Metal Server Dipercaya Mampu Optimalkan Kinerja dan Keamanan IT Bisnis Skala Besar
• Pemkot Berikan Sertifikat HAKI dan Verifikasi Halal Gratis ke 107 UMKM
• Penyatuan NIK-NPWP Mundur Jadi 1 Juli 2024, Ini Kata DJP

Bidang Pendidikan

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik, khususnya dalam meningkatkan keterampilan hidup bagi generasi muda.

"Khusus di Bandar Lampung, saya sangat menyoroti terkait zonasi sekolah yang merupakan sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Jalannya program ini ternyata banyak dikeluhkan masyarakat dan perlu evaluasi dalam penerapannya kedepan,"ujar Hendra.

Alumnus Univesitas Pasundan Bandung ini bercerita, adanya sistem zonasi ini sudah mulai sesuai dari standar penerimaan sekolah negeri favorit, karena masuk bukan berdasarkan prestasi namun adanya kuota sistem zonasi.

Ada juga laporan banyaknya sekolah swasta yang ditutup, karena orang tua pasti dominan menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Kondisi lebih parahnya lagi, banyak anak khususnya daerah pelosok putus sekolah karena rumahnya tidak masuk wilayah zonasi sekolah dan tidak mampu sekolah di swasta.

Terakhir terkait masalah komite di sekolah negeri. Ada beberapa sekolah yang masih menerapkan uang komite dengan jumlah diatas rata-rata untuk kalangan warga tidak mampu. Hal ini menyebabkan tunggakan uang komite sekolah yang berujung anak tidak bisa memgambil rapot atau ijazah yang berakhir tidak bisa bekerja dan menjadi pengangguran.

"Dari berbagai permasalahan ini, sektor pendidikan memang banyak harus di evaluasi. Peran legislatif disini memang bukan pengambil kebijakan mutlak, tetapi harus mampu memberikan masukan dan penghubung aspirasi masyarakat ke para pengambil kebijakan untuk tatanan pendidikan yang lebih baik," tegas Hendra.

Ketegasan dan cepat tanggap kinerja Hendra dalam merespon beragam kendala di lapangan menjadi  menjadi nilai unggul dimata masyarakat ditengah gempuran kampanye janji manis yang belum terbukti.

Program Pembinaan UKM dan Lapangan Kerja

Caleg nomor urut 1 ini juga memiliki program untuk memajukan usaha kecil dan menengah (UKM) di Bandar Lampung dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan bisnis.

Berkerjasama dengan berbagai rekan yang menggeluti beragam bidang usaha, Hendra memberikan bantuan kepada UKM dan membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan.

"Program-program yang saya tawarkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap masyarakat dapat mendukung program-program saya dan memberikan mandat pada saya untuk mewakili mereka,"tutupnya. (*)