BANDAR LAMPUNG – Bawaslu Provinsi Lampung memperketat pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024 demi menjaga kualitas dan integritas proses pemilihan.

Tamri, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran) menjelaskan, sejak dimulainya masa kampanye pada 25 September hingga 4 November 2024, Bawaslu bersama Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mencatat serangkaian pelanggaran yang melibatkan kedua pasangan calon yang bersaing.

Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, Arinal Djunaidi dan Sutono, tercatat mengadakan 19 kegiatan kampanye yang terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan debat publik.

Sementara itu, Paslon nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, aktif dengan total 435 kegiatan kampanye, termasuk pertemuan terbatas, tatap muka, debat publik, serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan pemilu.

"Metode kampanye yang paling dominan dilakukan kedua paslon adalah kegiatan yang tidak melanggar ketentuan undang-undang, yang menunjukkan komitmen untuk mematuhi regulasi," kata dia, Senin (4/11/2024).

• Peringatan Cuaca Ekstrem di Lampung, Ini Daftar Wilayah Kategori Waspada
• Perlambatan Ekspansi UMKM, Indeks Bisnis Q3 2024 BRI Butuh Penguatan Daya Beli
• BRI Perkuat Keamanan Aplikasi BRImo di Tengah Maraknya Cybercrime

Namun, meskipun upaya pengawasan dilakukan secara maksimal, Bawaslu Provinsi Lampung tetap menemukan berbagai pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti.

"Hingga periode ini, 55 temuan dan laporan dugaan pelanggaran berhasil dicatat dan diproses lebih lanjut. Pelanggaran ini meliputi pelanggaran pidana, administrasi, kode etik, serta netralitas ASN," jelasnya.

Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kecamatan pun, Panwaslu Kecamatan turut menerima dan menangani 26 temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran serupa.

"Pelanggaran yang diidentifikasi sebagian besar terkait dengan netralitas ASN dan pelanggaran kode etik, yang menjadi sorotan utama dalam menciptakan iklim kampanye yang adil dan bersih," paparnya.

Bawaslu juga mendapati adanya pelanggaran hukum lainnya yang mengindikasikan ketidaksesuaian beberapa pihak dalam mengikuti ketentuan pemilu.

"Temuan-temuan ini menjadi perhatian serius Bawaslu dalam menjamin tahapan kampanye berlangsung secara tertib dan berintegritas," tuturnya.

Lebih lanjut, meningkatnya jumlah laporan dugaan pelanggaran ini mendorong Bawaslu untuk memperkuat koordinasi dengan jajaran Panwaslu di seluruh wilayah Lampung.

• Monev SSR Balam: Tingkat Keberhasilan Pengobatan TBC di Bandar Lampung Capai 91,90 Persen
• SMKN 4 Bandar Lampung Raih Penghargaan Wajah Bahasa Tingkat Nasional
• BMKG Ungkap Penyebab Suhu Panas di Lampung

"Dengan adanya sinergi yang kuat, Bawaslu berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dan temuan yang terdaftar, memastikan tidak ada pelanggaran yang terabaikan demi terciptanya pemilihan yang bebas dari praktik curang," kata Tamri.

Tamri menegaskan, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi, demi mewujudkan pemilu yang adil dan transparan.

Laporan hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa meskipun tahapan kampanye telah diatur secara ketat, pelanggaran masih rentan terjadi, khususnya dalam hal netralitas ASN dan kepatuhan terhadap aturan kampanye.

"Bawaslu akan terus meningkatkan pengawasan hingga tahapan pemilihan selesai, serta memastikan sanksi yang tepat bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar, sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Pilgub Lampung 2024 yang berintegritas," pungkasnya. (*)