JAKARTA - Anggaran pembangunan perumahan untuk masyarakat yang akan dilakukan oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 mencapai Rp 6,98 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), bantuan rumah swadaya. Kemudian, prasarana serta utilitas (PSU) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.

“Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung dan melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor infrastruktur dan perumahan,” kata Basuki, dikutip Senin, 6 Februari 2023.

• LPEI Dorong UMKM Mendunia Lewat Program Jasa Konsultasi
• Didominasi Sentimen Domestik, Inilah Pilihan Saham untuk Trading Pekan Ini
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Senin, 6 Februari 2023

Basuki mengungkapkan pihaknya akan mengupayakan pemerataan pembangunan rumah layak serta infrastruktur pendukung untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengejar backlog perumahan sekaligus mendorong pembangunan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

• Beri Pengalaman di Dunia Kerja, BRI Buka Program Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)
• GMP dan PSMI Salurkan Rp2,5 M untuk Renovasi 100 Rumah Korban Gempa Cianjur
• SHRIMP OUTLOOK 2023: JALA Dorong Peningkatan Produksi Budidaya Udang Melalui Standarisasi Tambak Berbasis Teknologi

Adapun program pembangunan hunian tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembangunan Rusun sebanyak 5.379 unit senilai Rp2 triliun

Rusun yang akan dibangun antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, dan Rusun Lansia Gorontalo. Selain itu, program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

2. Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp890 miliar

Rusus yang akan dibangun antara lain untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lebak. Termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN secara multi years contract (MYC) 2022 - 2024.

3. Bantuan rumah swadaya senilai Rp3,19 triliun

Direktorat Jenderal Perumahan juga akan melanjutkan program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp 3,19 tiliun untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak  sebanyak 145.000 unit. Bantuan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20% sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang PKE menggunakan data BKKBN.

4. Bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp380 miliar

Sedangkan untuk membantu perumahan umum dan komersial khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih berkualitas dan layak huni, Kementerian PUPR juga akan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp380 miliar. Anggaran ini untuk 27.825 unit di 34 provinsi, tiga lokasi PSU jalan akses perumahan, dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.(*)