Pemprov dan Komisi II DPRD Lampung Koordinasikan Program Kartu Petani Berjaya
Eva Pardiana - Selasa, 07 Juni 2022 08:20
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melakukan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kartu Petani Berjaya bersama Komisi II DPRD Provinsi Lampung, di Begadang Resto, Senin, 6 juni 2022. (sumber: Adpim Pemprov Lampung)BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melakukan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kartu Petani Berjaya bersama Komisi II DPRD Provinsi Lampung, di Begadang Resto, Senin, 6 juni 2022.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi menjelaskan kegiatan digelar untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait program Kartu Petani Berjaya yang telah digulirkan oleh Pemprov Lampung kepada Komisi II DPRD Provinsi Lampung yang membidangi perekonomian dan merupakan mitra kerja yang perlu mendalami permasalahan tersebut.
"Pertemuan ini menjadi pertemuan yang strategis dimana Pemprov Lampung menyampaikan secara gamblang mengenai program kartu Petani Berjaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Kusnardi dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan Gubernur menginisiasi Program Kartu Petani Berjaya Elektronik (e-KPB) guna menjawab persoalan petani, antara lain distribusi pupuk, benih, permodalan, asuransi dan lainnya untuk memudahkan dan mencapai kesejahteraan petani.
Kusnardi memaparkan berbagai manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota e-KPB, layanan e-KPB, serta target implementasi e-KPB tahun 2022. "KPB sudah ada di tiap Kabupaten, namun masih perlu kita dorong," katanya.
Syopiansyah mewakili Tim Task Force e-KPB menjelaskan terkait transformasi digital, arah kebijakan pengembangan e-KPB, model kelembagaan dan layanan e-KPB, serta arsitektur layanan dan keamanan data.
Anggota Komisi II, Junianto mengusulkan agar setiap penyuluh diberikan reward and punishment, sebab menurutnya, penyuluh merupakan ujung tombak sosialisasi program KPB.
Sedangkan Hanifah, anggota Komisi II lainnya merasakan KPB belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Hanifah menyebutkan bahwa di daerah pemilihannya, belum seluruh petani memiliki kartu KPB.
"Kami dari Komisi II siap membantu dan mengawal agar setiap petani yang belum memiliki kartu dan berhak, bisa memiliki serta meningkatkan keikutsertaan petani untuk menjadi anggota KPB," kata Hanifah. (*)
