BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak dunia usaha memperkuat hilirisasi sektor pertanian guna mendukung transformasi ekonomi daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Dalam sambutannya, Mirza menegaskan Apindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi, hilirisasi industri, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Lampung.

Menurutnya, Lampung memiliki fondasi ekonomi yang kuat karena ditopang sektor pertanian yang selama ratusan tahun menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Dengan luas wilayah sekitar 3,5 juta hektare yang sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor pertanian, Lampung menjadi salah satu daerah penghasil berbagai komoditas strategis nasional.

"Provinsi Lampung tumbuh dari sektor pertanian. Kita memiliki potensi besar mulai dari padi, jagung, singkong, nanas, pisang, kopi, tebu hingga berbagai komoditas perkebunan lainnya. Potensi ini harus terus ditingkatkan melalui hilirisasi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat," ujarnya.

Mirza menjelaskan berbagai komoditas unggulan Lampung telah menarik minat investasi industri pengolahan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan daerah tersebut menjadi pusat industri pengolahan pangan dan komoditas berbasis sumber daya alam di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Lampung berkomitmen memberikan kemudahan perizinan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Ia juga menyampaikan arah pembangunan ekonomi nasional saat ini mulai bergeser menuju pendekatan bottom up economy yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan peningkatan harga komoditas pertanian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ekonomi desa, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah.

"Kalau ekonomi desa tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, dan pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih besar bagi dunia usaha," katanya.

Mirza menambahkan realisasi investasi di Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai investasi yang masuk mencapai sekitar Rp15 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun berikutnya. Selain itu, sejumlah investasi baru di sektor energi dan industri pengolahan mulai masuk ke Provinsi Lampung.

Meski demikian, ia mengingatkan peningkatan produktivitas sektor pertanian harus diimbangi dengan pertumbuhan industri hilir agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas di tingkat petani.

Karena itu, Mirza mengajak Apindo Lampung terus menjadi mitra pemerintah dalam menangkap peluang investasi sekaligus memperkuat hilirisasi produk-produk unggulan daerah.

"Ketika produktivitas meningkat tetapi hilirisasi tidak berkembang, harga akan jatuh. Karena itu peluang investasi harus kita tangkap bersama agar pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dan berkelanjutan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apindo Lampung Ary Meizari Alfian mengatakan Musprov VIII tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban organisasi, tetapi juga momentum menyusun arah strategis dunia usaha Lampung untuk lima tahun ke depan.

Ia memaparkan berbagai capaian organisasi selama masa kepengurusannya, di antaranya penguatan advokasi ketenagakerjaan, pengembangan program UMKM Merdeka yang kemudian diadopsi menjadi program nasional Apindo, perluasan jejaring investasi, serta penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Menurut Ary, selama periode 2021–2026, Apindo Lampung telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan organisasi, membangun kemitraan dengan lebih dari 50 pemangku kepentingan strategis, serta merealisasikan lebih dari 90 persen program kerja yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan Apindo Lampung akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.(pl)