LAMPUNG SELATAN – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran informasi palsu terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2026.

Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap tautan pendaftaran yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya karena berpotensi merupakan modus penipuan atau phishing.

Imbauan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Selatan, Mhd Dharma Kurniawan, menyusul ditemukannya tautan pendaftaran CPNS tidak resmi yang disebarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Menurut Dharma, Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional V telah mengonfirmasi bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 yang beredar tersebut merupakan informasi palsu.

“BKN melalui Kepala Kantor Regional V BKN telah mengonfirmasi bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 tersebut adalah hoaks atau tidak benar,” kata Dharma mengutip surat resmi Nomor 800.1.9.1/707/V.05/2026 tertanggal 4 Juni 2026.

Ia menjelaskan, modus phishing yang memanfaatkan tautan palsu sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk mencuri data pribadi masyarakat, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat surat elektronik, hingga kata sandi akun digital.

Data yang berhasil diperoleh pelaku kemudian berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan siber lainnya.

Karena itu, BKD Lampung Selatan meminta masyarakat lebih teliti dalam menyaring informasi yang diterima, terutama terkait pengumuman seleksi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dharma menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan tidak melalui tautan yang tidak jelas sumbernya.

Masyarakat diimbau hanya mempercayai informasi yang berasal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

BKD Lampung Selatan juga mengajak masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi guna mencegah semakin meluasnya penyebaran hoaks dan potensi kerugian akibat penipuan digital. (ls)