Perlunya Kolaborasi, Jokowi Minta BRI Tidak Dipolitisasi

2023-10-19T17:27:38.000Z

Penulis:Yunike Purnama

upacara pembukaan Belt and Road Initiative (BRF) yang ketiga, berlangsung pada Rabu, 18 Oktober 2023, di Great Hall of The People, Beijing, China.
upacara pembukaan Belt and Road Initiative (BRF) yang ketiga, berlangsung pada Rabu, 18 Oktober 2023, di Great Hall of The People, Beijing, China.

CHINA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perlunya kolaborasi untuk menjaga integritas nilai-nilai yang mendasari Belt and Road Initiative (BRI). Hal itu bertujuan memperkuat keselarasan dan kerjasama dalam proyek infrastruktur. Selain itu, dia menekankan agar kerja sama ini tidak dipolitisasi.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memberikan pandangan dalam upacara pembukaan Belt and Road Initiative (BRF) yang ketiga, berlangsung pada Rabu, 18 Oktober 2023, di Great Hall of The People, Beijing, China.

“Saya berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur dapat terus, dan di tengah situasi dunia yang makin terbelah kerja sama BRI tidak boleh dipolitisasi. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini makin kuat dan makin berdampak,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi menilai rasa kepemilikan sangat penting untuk keberlangsungan sebuah proyek. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kerjasama yang memungkinkan negara tuan rumah memiliki kendali penuh dalam pelaksanaan proyek nasional mereka sendiri, seperti yang terlihat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

“Indonesia memiliki proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan,” jelas Jokowi.

Presiden juga berharap ke depannya hal serupa dapat dilakukan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Ke depan, kami juga akan sinergikan pembangunan IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri,” tuturnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga menekankan agar proyek BRI harus dilandasi oleh prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antarpihak.

“Serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri,” sambungnya.

Terakhir, Presiden Jokowi memandang keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang, sehingga dapat memperkuat dasar ekonomi negara-negara mitra. “Bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas kontribusi yang diberikan kepada negara-negara berkembang melalui BRI.

Turut mendampingi Presiden yakni, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretraris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun. (*)