Pemkab Tubaba Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Transaksi Pemerintah Daerah

TULANG BAWANG BARAT- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk meningkatkan transapransi dan akuntabilitas transaksi Pemerintah melalui penerapan sistem digitalisasi di sektor pajak maupun retribusi daerah.

Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Lampung Alex Kurniawan mengatakan, komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Bawang Barat perlu meningkatkan digitalisasi pembayaran pada beberapa retribusi daerah yang pembayarannya masih melalui teller/loket bank, selain itu memperkuat pelaporan kegiatan yang telah dilakukan TP2DD ke Pemerintah Pusat , demikian disampaikan oleh Alex Kurniawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memasifkan digitalisasi. Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Drs. M. Firsada, M.Si, menegaskan bahwa digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas Pendapatan Daerah Tulang Bawang Barat sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

• Kebun Bergen Kejar Produksi Gelar Latihan Sadap
• Simak! Berikut Harga Terbaru BBM Non Subsidi Pertamina
• Lanjutkan Tren Deselerasi, IHK Lampung Juli 2024 Deflasi 0,16 Persen
• Eks Dirut JJC Jadi Korban Akibat Fakta Persidangan Tol MBZ yang Diabaikan Hakim

Tulang Bawang Barat segera menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia terkait program sosialisasi, penerapan e-retribusi terutama retribusi pasar, dan penerbitan kebijakan lanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten

Tulang Bawang Barat di Semester II Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berada di tahap Digital dan memperoleh kenaikan peringkat dari semester sebelumnya. 

Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan yang memadai. Namun Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui kanal pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS.

Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi derah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterapkan penerimaan pajak berbasis biling center

demikian disampaikan Direktur PT. FTF Globalindo, Bangun Jocelyn Tobing. Jocelyn menambahkan bahwa aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Elektronik (SAPEN) yang berbasis billing center merupakan aplikasi laporan terintegrasi dengan pembayaran digital menggunakan QRIS yang dikoneksikan dengan dashboard monitoring secara real time.   

Turut hadir dalam HLM tersebut yaitu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adiarebi, S.H yang menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam implementasi (Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah) ETPD memerlukan landasan hukum agar tercipta transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Adiarebi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Kejaksaan Negeri terkait sosialisasi/edukasi, konsultasi dan pendampingan hukum dalam penerapan digitalisasi serta monitoring/evaluasi.

Bertempat di Aula Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat, kegiatan HLM TP2DD Kabupaten Tulang Bawang Barat dihadiri oleh PJ Bupati Tulang Bawang Barat, Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Kejaksaan Kabupaten Tulang Bawang Barat, BPD Lampung serta OPD terkait di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seluruh pihak berkomitmen untuk mempercepat perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.(*)