Pemkab Lampung Selatan
Penulis:Eva Pardiana

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat sinergi dengan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI untuk menghadirkan kembali layanan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di wilayah Kalianda. Layanan bus DAMRI dengan rute Kalianda–Jakarta, Kalianda–Bandung, dan Kalianda–BSD ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada September 2026.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan dan jajaran Perum DAMRI Cabang Lampung yang dipimpin Asisten Administrasi Umum (Adum) Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, di Ruang Rapat Asisten Adum, Selasa (28/7/2026).
Rapat dihadiri General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung Resta Mahardika beserta jajaran, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Djuanda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung, Resta Mahardika, mengatakan layanan komersial tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada September 2026.
Menurutnya, hasil survei lapangan yang dilakukan bersama pemerintah daerah telah mengidentifikasi lokasi yang diproyeksikan menjadi titik penjemputan (pick up) dan penurunan (drop point) penumpang di Kalianda.
"Insyaallah paling lambat bulan September layanan komersial sudah bisa kita mulai. Lokasi yang telah disurvei berada di aset milik pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi titik naik dan turun penumpang sekaligus mendukung pelayanan DAMRI di Lampung Selatan," ujar Resta.
Pada tahap awal, layanan AKAP akan melayani rute menuju Jakarta, Bandung, dan BSD dengan armada Executive serta Royal Class guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Selain layanan komersial, DAMRI juga menawarkan peluang pengembangan angkutan perintis dan angkutan pariwisata melalui kolaborasi dengan Pemkab Lampung Selatan, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta Kementerian Perhubungan.
Resta menilai Lampung Selatan memiliki potensi pariwisata yang besar sehingga membutuhkan dukungan sistem transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses.
"Potensi wisata di Lampung Selatan sangat besar. Kami berharap ke depan tidak hanya layanan komersial yang berjalan, tetapi juga angkutan perintis dan angkutan pariwisata sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat," katanya.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas sejumlah alternatif lokasi pelayanan DAMRI, di antaranya kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kebun Edukasi, Terminal Kalianda, dan kawasan Gedung Olahraga Way Handak (GWH) Kalianda.
Berdasarkan hasil survei awal, kawasan di depan MPP dinilai sebagai lokasi paling strategis untuk menjadi pusat layanan DAMRI karena dinilai mampu mendukung pengembangan layanan komersial, angkutan perintis, hingga angkutan pariwisata secara terintegrasi.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, mengatakan rencana menghadirkan kembali layanan DAMRI merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lampung Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat.
Menurut Edy, selama ini masyarakat Lampung Selatan yang ingin menggunakan layanan DAMRI menuju Jakarta maupun kota-kota lain di Pulau Jawa masih harus berangkat ke Bakauheni terlebih dahulu. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif dan kerap menjadi keluhan masyarakat.
"Harapan masyarakat sangat besar agar DAMRI kembali hadir di Lampung Selatan. Kehadiran layanan ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi antarkota tanpa harus menuju Bakauheni terlebih dahulu," ujar Edy.
Ia menegaskan, Pemkab Lampung Selatan siap memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk merealisasikan kerja sama tersebut, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan DAMRI. Nanti bentuk kerja sama dan pemanfaatan aset daerah akan dibahas lebih lanjut agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi," katanya.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap layanan DAMRI dapat kembali hadir sebagai solusi transportasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Kehadiran layanan ini juga diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (ls)