Pemkab Lampung Selatan dan Pusat Perkuat Kolaborasi Hadirkan Akses Hunian Layak

JAKARTA – Upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP RI, Wisma Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkualitas.

Selain Bupati Egi, kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Sumatra Barat, para kepala daerah se-Provinsi Lampung, Bupati Lahat, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Dalam forum tersebut, sejumlah program strategis di sektor perumahan menjadi fokus pembahasan, di antaranya penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk penanganan kawasan kumuh.

Radityo Egi Pratama menyampaikan, pertemuan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perumahan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas.

“Hari ini kami melakukan pertemuan strategis bersama Menteri PKP RI. Kami membahas penguatan sinergi program KUR Perumahan, rumah subsidi FLPP, serta BSPS untuk penanganan kawasan kumuh,” ujarnya.

Ia menegaskan, kolaborasi tersebut merupakan upaya nyata untuk memastikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, dapat memperoleh hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.

“Semoga ke depan semakin banyak masyarakat Lampung Selatan yang dapat merasakan hunian yang layak dan nyaman,” katanya.

Audiensi ini juga menjadi bagian dari dorongan percepatan program perumahan nasional melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah. (ls)