Pemerintah Diminta Batasi Kebijakan Impor Beras

JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan kebijakan impor beras secara terukur meski stok cadangan beras Nasional saat ini kurang memadai. Beras impor didorong menjadi opsi kedua agar ketersediaan beras tetap aman.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, dikutip dari Antara, Senin 10 Juli 2023. Bambang mengatakan pemerintah dapat mempertimbangkan impor beras untuk menjaga kebutuhan Nasional.

Meski demikian pihaknya mewanti-wanti impor tersebut tidak dilakukan secara jorjoran. Bambang mengatakan kebijakan impor harus menyesuaikan kebutuhan beras Nasional. “Mengingat data Badan Pangan Nasional mencatat total cadangan beras di Bulog hingga awal Juli 2023 hanya 627 ribu ton, yang mana jumlah tersebut jauh dari batas aman yang diinginkan pemerintah di atas satu juta ton,” tuturnya.

• IHSG Ditutup Menguat 0,22 Persen, Emiten Baru TGUK Top Gainers
• Perdana IPO, Kedai Minuman (TGUK) Pakai Rp40 Miliar Buka 220 Gerai Baru
• Rekomendasi Lokasi Wisata Pantai dan Gunung Populer di Sulawesi Utara

Sebagai informasi, pemerintah berencana mengimpor sebanyak 160 ribu ton beras pada Juli 2023. Kehadiran beras tersebut masuk dalam total rencana impor beras pemerintah sebanyak 2 juta ton sepanjang 2023. Bambang mengingatkan pemerintah tetap memprioritaskan produksi dalam negeri dengan melakukan penyerapan segera. “Untuk mengamankan ketersediaan beras dalam negeri.”

Lebih lanjut, lelaki yang akrab disapa Bamsoet ini mendorong pemerintah bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggencarkan kampanye diversifikasi pangan. Apalagi peningkatan konsumsi beras selama ini selalu sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. “Diversifikasi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras,” kata dia.

Impor beras Indonesia saat ini didominasi dari negara di Benua Asia seperti Vietnam, Thailand, India dan Pakistan. Realisasi impor beras yang sudah masuk ke Tanah Air saat ini sebanyak 570 ribu ton. Tambahan 160 ton pada bulan ini akan membuat cadangan beras pemerintah di Bulog sekitar 730 ribu ton.

Stok Ideal

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, merespons rencana impor beras tahun ini yang mencapai 2 juta ton. Dia menilai mestinya saat panen raya cadangan beras pemerintah (CBP) rendah karena produksi melimpah dan harga tertekan. Stok terbesar mestinya dilakukan saat paceklik atau periode Oktober-Januari.

Khudori mengatakan stok ideal bisa didekati dengan berapa kewajiban penyaluran bulanan Bulog. “Berapa stok yang ideal? Sampai saat ini pemerintah belum pernah menetapkan. Kalau menggunakan patokan FAO itu 20% dari kebutuhan nasional. Tapi ini sangat besar,” ujarnya pada TrenAsia beberapa waktu lalu.

Idealnya, saat Desember tersedia tiga bulan kebutuhan bulanan penyaluran. Kebutuhan tiap bulan Indonesia menurutnya berkisar di 2,5 juta ton. Jadi stok yang ada di masyarakat pada Desember 2023 idealnya di kisaran 7,5 juta ton.(*)