Penulis:Yunike Purnama
Editor:Redaksi
JAKARTA - Pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Eddy Hermawan memprediksi El Nino tahun ini memiliki keunikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
El Nino tahun ini disebut tergolong unik karena puncaknya diduga bakal terjadi akhir September atau awal Oktober 2023, tidak pada bulan November/Desember seperti pada umumnya. Selain itu, durasinya pun tergolong relatif pendek karena diprediksi berakhir awal tahun 2024.
Temuan itu disampaikan Eddy Hermawan yang menemukan terjadinya pergeseran puncak El Nino yang diprediksi pada akhir September-Oktober. Hal tersebut berdasarkan kajiannya dari berbagai literatur ilmiah.
Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai sumber, El Nino tahun ini cenderung menuju moderat atau bahkan netral dengan nilai 0-1,5, sehingga memiliki dampak yang kurang signifikan.
Meskipun demikian, kita tetap perlu waspada terhadap kehadirannya karena El Nino 2023 diperkirakan akan stabil atau konstan dari akhir Agustus hingga akhir Desember 2023 dengan tingkat probabilitas yang relatif tinggi, yaitu antara 90-100%.
Meski demikian, Eddy tak menampik bahwa impak El Nino 2023 sudah dirasakan di wilayah timur Indonesia. indikasi kebakaran hutan juga sudah terlihat.
Kecil kemungkinannya terjadi musim kemarau basah, mengingat Indian Ocean Dipole (IOD) sudah tidak lagi menuju fase negatif, dan juga hilangnya kolam dingin di pantai barat Sumatera Selatan," kata Edy dilansir dari laman TrenAsia, Kamis (3/8/2023).
Koordinator Pelaksana Fungsi Direktorat Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, Fadli Syamsudin, menerangkan bahwa dari berbagai kajian ada kecenderungan El Nino pada tahun ini tidak akan terjadi penguatan yang ekstrem. Namun demikian, pemerintah perlu tetap waspada dalam mengantisipasi dampak dari El Nino.
Menurutnya, dampak El Nino di Indonesia belum terjadi secara merata. Namun, beberapa daerah di bagian timur sudah mengalami kekeringan yang berdampak pada sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang efektif untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan. (*)