Kepala BPS Lampung: Data Berkualitas Fondasi Pembangunan

BANDAR LAMPUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka (DDA) 2026 di Aula BPS Provinsi Lampung, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data pembangunan di Bumi Ruwa Jurai tersaji secara akurat, berkualitas, dan akuntabel.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama dalam setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka bukan sekadar tugas rutin BPS, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh instansi.

“Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari instrumen data yang mendukung setiap siklus perencanaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian merupakan siklus yang didukung data valid dalam publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka,” ujar Ahmadriswan.

• PTPN I Latih Petani Bulok Olah Nira Kelapa
• Peracik Kopi Binaan PTPN I Go Internasional
• Jasa Raharja - INACA Dorong Literasi Keselamatan Penerbangan

Ia menambahkan, meski BPS bertindak sebagai koordinator, kualitas produk akhir sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektoral.

“Data yang baik memerlukan check and balance. Perlu sinergi kuat antara BPS dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data sekaligus quality assurance,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi, Weda Helmina dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menyampaikan komitmen penyediaan data realisasi belanja yang transparan, dengan tetap mengedepankan verifikasi berjenjang.

“Data realisasi belanja telah kami siapkan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) per kabupaten/kota. Namun, karena keabsahannya menjadi kewenangan masing-masing kepala daerah, diperlukan konfirmasi kembali di setiap kabupaten/kota untuk memastikan akurasi final,” jelasnya.

Hal tersebut sejalan dengan paparan Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Lampung, Hermawan Prasetyo, mengenai Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Ia menyebutkan BPS menyediakan empat layanan utama, yakni konsultasi statistik, perpustakaan, produk statistik berbayar sesuai PNBP, serta rekomendasi statistik.

“Kami menargetkan seluruh layanan konsultasi diselesaikan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

• IBFEST Telkomsel Ajak Pelajar Jambi Level Up Skill Digital
• Indosat dan Nokia Perkuat Literasi AI Lewat Program GENsi
• Jasa Raharja Gelar Aksi Nasional Glow Up Lingkungan

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Lampung Henny Surya Indraswari menekankan bahwa kegiatan statistik merupakan proses terstruktur, mulai dari perencanaan hingga analisis. Ia mendorong pemanfaatan Kompilasi Produk Administrasi sebagai input statistik yang kuat.

“Melalui identifikasi kegiatan statistik yang tepat, kita membangun pusat rujukan informasi yang kuat sehingga memudahkan walidata berkoordinasi dengan produsen data untuk monitoring ke depan,” kata Henny.

FGD ditutup dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sinergi dalam penyusunan Provinsi Lampung Dalam Angka diharapkan menjadi modal penting bagi keberhasilan SE2026 dalam memetakan potensi ekonomi daerah guna mendukung kemandirian ekonomi nasional. (*)