Jasa Raharja Gandeng PMI, Percepat Pertolongan Korban Kecelakaan

2026-11-20T11:28:31.000Z

Penulis:Yunike Purnama

Editor:emylmaulana

Jasa Raharja Gandeng PMI, Percepat Pertolongan Korban Kecelakaan
Jasa Raharja Gandeng PMI, Percepat Pertolongan Korban Kecelakaan

JAKARTA – Kecepatan pertolongan menjadi salah satu faktor penting dalam menyelamatkan nyawa korban kecelakaan lalu lintas. Menyadari hal tersebut, PT Jasa Raharja (Persero) memperkuat kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jasa Raharja dan PMI di Jakarta, Rabu (18/11). Kesepakatan ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bersama Ketua Umum PMI M. Jusuf Kalla.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertolongan pertama, penanganan kegawatdaruratan, hingga koordinasi pelayanan pra-rumah sakit (pre-hospital response).

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, kolaborasi kedua lembaga memiliki landasan kuat karena sama-sama mengemban misi kemanusiaan, meskipun dengan mandat dan fungsi yang berbeda.

Jasa Raharja menjalankan mandat negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan. Sementara PMI memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama dan penanganan kegawatdaruratan.

“Kita memiliki mandat yang berbeda, tetapi memiliki tujuan kemanusiaan yang sama: melindungi dan menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.

Menurutnya, dalam kondisi darurat, kecepatan dan ketepatan pertolongan sangat menentukan keselamatan korban. Respons awal yang tepat, pertolongan pertama yang memadai, serta penanganan pra-rumah sakit yang terkoordinasi dapat membantu mengurangi risiko kondisi korban semakin berat.

Melalui MoU tersebut, kedua lembaga menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama. Di antaranya penyelenggaraan program keselamatan transportasi dan kegawatdaruratan, termasuk Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), edukasi, serta pelatihan.

Selain itu, kerja sama juga mencakup penguatan layanan ambulans PMI sebagai bagian dari ekosistem penanganan korban kecelakaan, penguatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kegiatan sosial kemanusiaan.

Awaluddin menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, MoU tersebut akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih operasional, dilengkapi pembagian peran, program yang jelas, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan.

“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang ditandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PMI M. Jusuf Kalla menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, PMI dan Jasa Raharja memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.

PMI memiliki jaringan relawan serta kapasitas dalam memberikan pertolongan pertama dan layanan ambulans. Dengan dukungan dan sinergi bersama Jasa Raharja, respons terhadap korban diharapkan semakin cepat dan efektif.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi risiko fatalitas akibat kecelakaan,” ujar Jusuf Kalla.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari Dialog Keselamatan Transportasi bertema “Sinergi Lintas Sektor dan Peran Aktif Masyarakat untuk Keselamatan dan Perlindungan Korban Kecelakaan”.

Kegiatan tersebut turut melibatkan pemangku kepentingan dari sektor transportasi, kesehatan, kepolisian, organisasi kemanusiaan, asosiasi transportasi, komunitas, hingga kalangan akademisi.

Melalui kolaborasi ini, Jasa Raharja dan PMI berharap tercipta ekosistem keselamatan transportasi yang semakin kuat dan terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan perlindungan setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga memperoleh dukungan pertolongan yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi saat kondisi darurat.(*)