Bank Indonesia
Penulis:Yunike Purnama

BANDAR LAMPUNG — Perekonomian Provinsi Lampung mencatatkan kinerja impresif pada Semester II 2026. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% (yoy) pada Triwulan II 2026, Lampung sukses mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di seluruh wilayah Sumatera.
Capaian positif tersebut terungkap dalam acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP), Kajian Fiskal Regional (KFR), dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang digelar bersinergi oleh Bank Indonesia (BI), Kanwil DJPb, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Selasa (13/10).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa Pemprov Lampung kini bertransformasi meninggalkan pendekatan lama trickle-down effect dan beralih ke strategi bottom-up economy berbasis potensi desa.
"Berlandaskan semangat Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita, kita dorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui pendekatan ekosistem menyeluruh (end-to-end) untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Mirzani.
Beberapa langkah konkret yang kini tengah dan akan terus dipacu antara lain:
• Pengolahan Komoditas Unggulan: Mengolah singkong menjadi tepung MOCAF dan bioetanol, hilirisasi kopi, hingga pengembangan National Cassava Center.
• Kawasan Industri Baru: Pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung.
• Program Desaku Maju: Pembangunan desa berbasis 5 pilar utama, meliputi penyediaan pupuk hayati cair, mesin bed-dryer pascapanen, pelatihan vokasi warga, penguatan BUMDes/koperasi, serta perbaikan jalan desa.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengapresiasi fondasi ekonomi Lampung yang sangat kuat sebagai lumbung pangan dan sentra perkebunan nasional.
Lampung tercatat menduduki posisi puncak nasional untuk berbagai komoditas:
• Peringkat 1 Nasional: Ubi kayu (singkong), nanas, dan lada.
• Peringkat 2 Nasional: Pisang dan tebu.
• Peringkat 3 Nasional: Kambing.
Meski demikian, Bimo mengingatkan tantangan utamanya: sebagian besar produk unggulan tersebut belum terhilirisasi. BI menekankan pentingnya sinergi hexa helix serta penyelarasan regulasi, perizinan (OSS), infrastruktur (air, listrik, logistik), dan SDM untuk menarik investasi.
Dari sisi fiskal, Kanwil DJPb Provinsi Lampung mencatat kinerja Pendapatan Negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp8,81 triliun (70,69% dari target), didorong lonjakan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional.
Hingga 30 Sep 2026 APBN sebesar Rp13,03 triliun telah dieksekusi untuk berbagai Program Prioritas Nasional di bumi Sang Bumi Ruwa Jurai, di antaranya:
• Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp7,02 triliun (menjangkau 2,88 juta penerima melalui 1.199 SPPG dan menyerap 53.194 tenaga kerja).
• Penyaluran KUR: Rp8,83 triliun untuk 148.981 debitur.
• Koperasi Desa Merah Putih: Rp2,77 triliun.
• Bantuan Sosial & Perumahan: Kartu Sembako (Rp1,16 T), PKH (Rp875,82 M), FLPP Perumahan (Rp445,74 M), dan Sekolah Rakyat.
Sektor Keuangan Solid dan Inklusif
Kinerja sektor jasa keuangan yang dirilis OJK Provinsi Lampung per Agustus 2026 juga menunjukkan tren positif:
• Total Aset Perbankan: Rp99,09 triliun (tumbuh 5,17% yoy).
• Dana Pihak Ketiga (DPK): Rp77,60 triliun (tumbuh 10,15% yoy).
• Penyaluran Kredit: Rp119,29 triliun, dengan porsi kredit produktif mendominasi hingga 65,2%.
Untuk memperluas akses pembiayaan peternak dan wirausaha muda, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meluncurkan program percontohan seperti Ekosistem Penggemukan Sapi di Lampung Tengah & Lampung Timur, serta program Siger Taruna Preneur bagi pemuda desa.
Sinergi kuat antara Pemprov, BI, DJPb, OJK, serta seluruh stakeholder ini diharapkan semakin memperkokoh Lampung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. (*)