Asisten I dan Disperkim Cek Amdal Pembangunan Holiday Inn

2022-04-09T15:32:47.000Z

Penulis:Chairil Anwar

Editor:Chairil Anwar

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menindaklanjuti keluhan masyarakat soal pelanggaran pendirian Holiday Inn, hotel jaringan internatsional di Bukit Randu Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menginstruksikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan jajaran Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) setempat untuk meninjau lokasi pembangunan serta memeriksa dokumen analisis dampak lingkungan (amdal).

Peninjauan gedung dengan luas bangunan 7.600 meter persegi dengan tujuh lantai itu untuk melihat langsung kesesuaian prosedur pembangunan yang ramah lingkungan. 

“Kami merespons dan menanggapi keluhan masyarakat terhadap pembangunan di Bukit Randu ini. Kami diminta Wali Kota untuk melihat izin yang telah dikeluarkan Pemda. Benar atau enggak kesesuaiannya dengan pembangunannya yang dikeluarkan,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Budiman, Jumat, 8 April 2022.

Dari hasil evaluasi amdal, kata Budiman, sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, lengkap, dan berizin. Porses membangun gedung juga sudah menerapkan poin keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

“Kami lihat dan evaluasi, setelah itu kami kaji. Sementara itu, terkait keluhan masyarakat ini, kami akan memanggil camat, lurah, dan RT guna mempelajari keluhannya ada benar apa tidak. Terutama di sekitar sini, nanti kami padukan dari hasil tinjauan ini,” katanya.

Budiman mengatakan proyek hotel yang berada di lingkungan Bukit Randu tersebut tidak akan berjalan jika tidak memenuhi syarat pendirian gedung dan bangunan.

Diketahui, progres bangunan Holiday Inn yang dibangun PT Bamko itu sudah berjalan sejak Agustus 2020. Kini progres keseluruhan pembangunan sudah sampai dengan 70%.  

“Izin pasti sudah lengkap, enggak mungkin akan bisa membangun kalau enggak lengkap. Sebab, izinnya melalui tim Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Jika salah satu dinas tidak mengizinkan, tidak akan izinnya, begitu kuncinya,” jelas dia.

Selain izin, sambungnya, permasalahan lain yang ditanggapi Pemkot yakni dampak lingkungan terhadap pembangunan tersebut.

“Dari dulu permasalahannya kalau enggak longsor, ya air. Tapi, jika pembangunan terus berkembang, artinya mereka (manajemen Bukit Randu) sudah punya perencanaan yang matang. Namun, kultur tanah ini kan selalu berubah. Maka, kami pantau terus,” paparnya.

Atas nama Pemkot Bandar Lampung, Budiman mengimbau kepada pihak manajemen Bukit Randu untuk kooperatif dan terus berkordinasi dengan masyarakat sekitar serta meningkatkan komunikasi yang baik.

“Lalu memperhatikan arahan Pemda, di samping melaksanakan aturan perundangan yang berlaku. Jika berkaitan dengan lingkungan hidup, kita berhubungan dengan semua pihak, maka kita menjaga. Saya juga berharap, untuk Bukit Randu ini melakukan penghijauan untuk menjaga kontur tanah,” ucapnya. (CA)