JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp146,98 triliun untuk percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur tahun 2024. Dana itu juga untu optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada tahun 2024. Hal ini agar infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi), serta pelaksanaan direktif Presiden diantaranya pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Menteri Basuki dikutip Jumat 1 September 2023.

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp146,98 triliun akan digunakan untuk sejumlah kegiatan prioritas di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, perumahan, dan dukungan manajemen.

• AHM Akhirnya Buka Layanan Pengecekan Rangka eSAF
• OJK Perkuat Kebijakan Bisnis dan Manajemen Risiko Keuangan Berkelanjutan
• Manfaat Nutrisi Esensial yang Mampu Optimalkan Tumbuh Kembang Si Kecil
• Bank Indonesia Prediksi Inflasi Tahun 2024 Menurun

Nantinya kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun akan digunakan untuk pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektare (ha), rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 ha.

Ada pula pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.

Kemudian kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km.

Lebih lanjut ada pula pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.

Sementara pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, dan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK.

Kemudian ada sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.

Selain itu, akan dilakukan juga pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit.

Program juga mencakup rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah.

Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit, pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit turut menjadi prioritas.

Selain itu, dana Rp1,99 triliun akan digunakan untuk dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW yang terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.

"Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun," ujar Basuki.(*)