Screenshot_2022-12-06-04-58-42-596-edit_com.miui.gallery.jpg

WhatsApp Image 2021-07-16 at 09.29.50.jpeg

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melapoorkan jumlah perokok di Indonesia menunjukkan peningkatan tren dalam kurun waktu 5 tahun terkahir, terutama pada usia anak dan remaja.

Freepik 

Kemenkes: Jumlah Perokok Anak dan Remaja Melonjak dalam 5 Tahun

kabarsiger

Asosiasi Vape Dorong Pemerintah Terbitkan Regulasi Rokok Elektrik

Ingin Kurangi Perokok? Pemerintah Perlu Perangi Misinformasi Soal Tembakau Alternatif

JAKARTA - Upaya mengurangi prevalensi perokok terus menghadapi tantangan. Meskipun produk tembakau alternatif yang lebih rendah bahaya telah tersedia, seperti r

 Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp72,35 triliun hingga April 2023. Angka ini menurun 5,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/ yoy).

TrenAsia

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp72,35 triliun hingga April 2023. Angka ini menurun 5,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/ yoy).

April 2023, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Turun 5,16 Persen

Nampak aktifitas para pengguna rokok elektrik di sebuah toko vape di kawasan Depok Jawa Barat, Kamis 19 Januari 2023. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Ilustrasi Penjualan Rokok Elektrik - Panji 2.jpg

Akses dan Pemanfaatan Produk Tembakau Alternatif Terbukti Kurangi Prevalensi Perokok

Akses dan pemanfaatan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik, dan kantong nikotin, kepada masyarakat luas memiliki peran penting dan signifikan dalam menurunkan prevalensi perokok dibandingkan melalui pelarangan secara total. 

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Rokok yang Disejajarkan dengan Narkoba di RUU Kesehatan Dinilai Dapat Mengancam Mata Pencaharian Petani Tembakau

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Azizi Hasbullah, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat menimbulkan polemik, lantaran adanya pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika yang merupakan zat haram. Pasal terkait “zat adiktif” ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian di sektor tembakau yang mayoritas adalah warga NU.

Rokok disejajarkan dengan narkoba

Industri Tembakau Terancam Mati Buntut RUU Kesehatan Omnibus Law Sejajarkan Tembakau dengan Narkoba

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam satu kelompok zat adiktif. 

Pakar Hukum Menanggapi RUU Kesehatan yang Sejajarkan Tembakau Dengan Narkoba

JAKARTA – Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law harus mengedepankan tata cara penyusunan produk hukum yang baik agar tidak memunculkan masalah baru. Sebab, dalam draf rancangan beleid tersebut ada sejumlah ketentuan yang berpotensi memunculkan masalah yang lebih besar.

Rokok

Industri Kreatif Ikut Terdampak Akibat Adanya Wacana Larangan Total Iklan Rokok

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


Shutterstock 

Dinilai mengancam keberlangsungan industri periklanan, para pengusaha di industri tersebut dengan tegas menolak rencana larangan total iklan rokok yang tertuang dalam revisi PP 109/2012. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA) Eka Sugiarto dalam kegiatan FGD terkait larangan iklan rokok di Jakarta baru-baru ini.

Pengusaha Taat Aturan, Tidak Perlu Larang Total Iklan Rokok

Larangan Jual Rokok Batangan Dinilai Memberatkan, Pedagang Kompak Tolak Revisi PP 109/2012

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.