Rokok

Industri Kreatif Ikut Terdampak Akibat Adanya Wacana Larangan Total Iklan Rokok

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.


kabarsiger

rokok

Rancangan Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Berimbas pada Jutaan Masyarakat di IHT Terancam Kehilangan Pekerjaan

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Rancangan Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Berimbas pada Jutaan Masyarakat di IHT Terancam Kehilangan Pekerjaa

Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan proses harmonisasi harus dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan. Proses harmoni

Kemenkumham: Harmonisasi Wajib Dijalankan dalam Pembuatan Kebijakan

Komoditas tembakau menjadi salah satu sektor penyebab inflasi Lampung.

Oktober 2020, Lampung Inflasi 0,21 Persen

JAKARTA - Revisi PP 109/2012 menimbulkan polemik tidak berkesudahan di masa pandemi karena dorongan muatan larangan total iklan, promosi dan perbesaran gambar k

Revisi PP 109/2012 Bebani Industri Hasil Tembakau

<p>Tanaman Tembakau/ Sumber: ahlitani.com</p>


olympus-digital-camera-3

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012) dinilai tidak adil bagi berbagai sektor apabila hanya menggunakan perspektif sisi kesehatan.

Industri Kreatif Ikut Terdampak Akibat Adanya Wacana Larangan Total Iklan Rokok

Rancangan Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Berimbas pada Jutaan Masyarakat di IHT Terancam Kehilangan Pekerjaan

Kemenkumham: Harmonisasi Wajib Dijalankan dalam Pembuatan Kebijakan

Revisi PP 109/2012 Bebani Industri Hasil Tembakau

Trending