BANDARLAMPUNG - Bank Indonesia Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan dua  kota di Provinsi Lampung akan mulai memasuki rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy) pada Semester II tahun 2023.

Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono memaparkan, maka terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi dalam menjaga inflasi tetap terjaga. Antara lain:  dari (i) ekspektasi inflasi yang overshoot; (ii) risiko tingginya ketidakpastian supply energi Rusia dan perkembangan diversifikasi energi UE; (iii) risiko permintaan yang terakselerasi seiring dengan  peningkatan UMP tahun 2023; (iv) kembali meningkatnya harga energi menjelang musim dingin  akibat peningkatan permintaan global; (v) risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura pada  pada periode tanam, a.l. Juni Juli 2023; dan November Desember 2023; (vi) Risiko kenaikan harga minyak yang didorong oleh kecenderungan meningkatnya harga crude palm oil (CPO) dunia seiring dengan implementasi B35 di Indonesia dan pengetatan impor EU yang berkaitan dengan isu  lingkungan; (vii) Dampak tunda 2nd round impact kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap inflasi  inti; (viii) Kembali meningkatnya harga komoditas VF-9 pada periode HBKN Idul Fitri 1444H; dan (ix) Diseminasi kebijakan kenaikan tarif cukai rokok 2023 yang berpotensi mendorong percepatan  kenaikan harga rokok.

• Inflasi Lampung Maret 2023 Capai 5,59 Persen (yoy)
• SERAMBI 2023: BI Lampung Buka Penukaran Uang dan Sosialisasi QRIS di KMP Legundi dan Pelabuhan Bakauheni
• PTPN VII Siapkan Gula 3,7 Ton untuk Pasar Murah Ramadan

"Dalam rangka mengantisipasi peningkatan tekanan risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan perlu melakukan penguatan dan peningkatan sinergi serta komitmen bersama untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif seiring dengan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," papar Budiyono dalam keterangannya dikutip Rabu, 5 April 2023.

Pelaksanaan GNPIP

Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) antara lain yakni Pertama, memastikan keterjangkauan harga dari komoditas strategis. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan bekerja sama dan berkomitmen untuk terus memastikan keterjangkauan harga, melalui pengadaan bantuan sosial dan subsidi, kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah dan penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium.

Kedua, memastikan ketersediaan pasokan kepada produsen, pedagang besar/utama, dan pedagang tradisional agar tidak terdapat kendala dalam distribusi pasokan, khususnya untuk komoditas beras. Di sisi lain, TPID Provinsi/Kabupaten/Kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi, salah satunya melalui penguatan dan implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk memenuhi pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis.

Selain itu, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan terobosan untuk mendukung upaya korporatisasi dan peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan dapat terus ditingkatkan.

Kemudian, diperlukan peningkatan produktivitas via pembangunan lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IoT) dalam budidaya pertanian. Ketiga, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan mendorong kemitraan industri dengan petani serta inovasi sistem logistik daerah sesuai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional. Selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen, dan petani dalam memasarkan produknya serta mendapatkan harga yang wajar.

"Digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk mendorong pemasaran serta meningkatkan penggunaan transaksi nontunai dan gelar pangan murah,"tambahnya.

Keempat, meningkatkan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi antara TPID dengan TPIP dan memperluas pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID. Selain itu, TPID juga dapat melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah.

• ITERA Terima 2.005 Calon Mahasiswa Baru Jalur SNBP, Farmasi Paling Banyak Peminat
• Mengenal Desa Modern Berbasis Digital di Desa BRILiaN Mijen, Kudus
• Berikut 10 Emiten Dengan Skor ESG Terbaik

Upaya Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan

Menyikapi perkembangan dan risiko inflasi ke depan menjelang perayaan HBKN, TPID Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) sebanyak 2 kali dan menyimpulkan stok pangan serta bahan bakar dan energi terpantau aman.

Berikut beberapa upaya TPID Provinsi Lampung untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam rangka menjelang momen HBKN: 
1. Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah di 60 titik sampai dengan 19 April 2023, khususnya 
terhadap komoditas yang membutuhkan penanganan segera, dengan target 750.000 kg beras, 16.618 kg gula pasir, dan 16.625 liter minyak goreng.

2. Pelaksanaan Kerjasama Antar Dearah (KAD) Intra Provinsi, dengan fokus komoditas aneka 
cabai, dan KAD Antar Provinsi, dengan fokus komoditas beras, telur, daging sapi, dan aneka 
produk UMKM.

3. Pelaksanaan pemeriksaan kesiapan angkutan, pelabuhan, bandara, jalan tol, sarana prasarana pendukung, dan personil, penambahan extra flight dan Angkutan Hari Raya Idul Fitri (AHRI), persiapan layanan e-ticketing serta pos pengamanan dan pelayanan, perencanaan rekayasa lalu lintas dan persiapan lainnya untuk memastikan kelancaran 
distribusi.

4. Pemberian layanan tambahan BBM selama Ramadhan dan Idul Fitri oleh Pertamina, diantaranya SPBU siaga 24 jam di wilayah jalur potensial (tol, jalur wisata, dan logistik) dan agen LPG yang disiagakan 24 jam.

5. Pelaksanaan komunikasi bijak belanja, berkolaborasi dengan tokoh masyarakat di Provinsi Lampung.(*)