JAKARTA - Presiden Joko Widodo  pidato kenegaraannya 17 Agustus 2023  mengatakan pemerintah akan terus perkuat dukungan finansial bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2024. 

Merespons hal ini, Edy Misero, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), menekankan perlunya ada tindak lanjut dengan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan modal kerja bagi UMKM, termasuk dalam hal penerapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Edy berharap aturan penyaluran KUR sebesar Rp100 juta ke bawah yang tidak memerlukan jaminan tambahan bisa dijalankan sepenuhnya. Pasalnya terkadang bank masih belum percaya sepenuhnya. "Dalam ketentuan, pinjaman Rp100 juta ke bawah tidak perlu jaminan tambahan, tapi ternyata kadang-kadang masih ditanyakan oleh bank," tambah Edy.

• AS Jamin akan Setujui Belanda dan Denmark Kirim F-16 ke Ukraina
• Proyek IKN Diproyeksi Rampung Seluruhnya pada 2045
• Pengamat Sebut Transisi Ekonomi Hijau Perlu Didorong Lebih Keras

Padahal, Edy menyebutkan apabila semakin banyak UMKM yang memperoleh fasilitas berupa modal kerja khususnya KUR, UMKM tersebut diyakini dapat meningkat produktivitasnya. “Masalahnya bagaimana implementasi di bawah bisa betul-betul menjawab keinginan Presiden Jokowi itu," kata Edy dikutip dari Antara

Edy juga mengatakan perlunya pengetatan pengawasan terhadap pinjaman bagi UMKM terutama usaha mikro sehingga uang pinjaman dapat digunakan dengan produktif alih-alih untuk kegiatan konsumtif, misalnya untuk membeli kendaraan bermotor.

Selain itu, Edy juga berharap diharap untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang bekerja sama dengan UMKM untuk bisa melunasi tagihan tepat waktu. "Kadang, tagihan dari kami sudah masuk, tapi kami baru menerima pembayaran dua-tiga bulan kemudian saat kami sudah kehabisan modal kerja," kata Edy menambahkan.

Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorini, menyebutkan selama ini kebijakan pengembangan UMKM memiliki kendala dari sisi penerapan dan pengawasan. Menurut dia, kementerian dan lembaga juga perlu berkoordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM agar berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. 

Selain itu, Hermawati menyebutkan selain pembiayaan, UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pendampingan sehingga nantinya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk UMKM dapat berjalan secara optimal.(*)