BANDARLAMPUNG - Menyikapi isu kenaikan harga dan kelangkaan pasokan beras yang terjadi pada skala nasional, Gubernur Lampung memimpin TPID Provinsi Lampung dalam kegiatan pemantauan harga dan pasokan beras di Pasar Panjang dan Gudang BULOG Divre Lampung, Kota Bandar Lampung.

“Meski terjadi kenaikan harga, pemantauan hari ini menunjukan bahwa pasokan beras di Provinsi Lampung masih sangat terjaga, terdapat 516.038 ton pada Januari – April 2024, serta 15.573 ton di Gudang BULOG sebagai Cadangan Beras Pemerintah” ucap Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung.

Lebih lanjut, Arinal Djunaidi menekankan bahwa pasokan beras di Provinsi Lampung saat ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga 3 bulan ke depan, bahkan tercatat surplus 227.540 ton. “Pada intinya stok beras kita terjaga, sehingga tidak perlu khawatir berlebih hingga melakukan panic buying” lanjutnya. Kendala distribusi dan permasalahan tata niaga menjadi pemicu kenaikan harga beras saat ini, serta adanya kenaikan permintaan beras dari wilayah Jawa. Gubernur Lampung akan memimpin langsung sinergi penguatan stabilitas harga beras melalui forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) pada Rabu, 21 Februari 2024.

Dari sisi perkembangan inflasi, Bank Indonesia Provinsi Lampung optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5±1%. “Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini masih on track dengan skenario dan risiko yang kami prakirakan, sinergi TPID yang sangat baik memperkuat keyakinan kami bahwa inflasi Lampung di tahun 2024 tetap terjaga pada kisaran 2,9 – 3,4% (yoy)” ucap Junanto Herdiawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Bank Indonesia Provinsi Lampung telah mengidentifikasi risiko inflasi tahun 2024 dari sisi global hingga regional untuk mendukung perumusan langkah-langkah pengendalian inflasi yang dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024.

Sinergi TPID Provinsi Lampung yang semakin kuat juga ditunjukan dengan kolaborasi antara OPD dan instansi vertikal di Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi bahan pangan, terutama beras. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) bersama BULOG Divre Lampung memastikan terjaganya kinerja penyerapan beras domestik melalui optimalisasi produksi padi hingga panen raya yang diprakirakan berlangsung pada Maret – Mei 2024. Sementara itu, Satgas Pangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga akan memperkuat pemerataan distribusi beras di pasar tradisional dan pasar modern serta menindak tegas pelaku penimbunan beras di Provinsi Lampung. Dalam rangka penguatan pengendalian outflow gabah ke luar wilayah Lampung, Biro Perekonomian Provinsi Lampung segera berkoordinasi dengan OPD terkait dan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk percepatan revisi Pergub no. 71 Tahun 2017. Penguatan pengendalian ekspektasi masyarakat juga terus dilakukan oleh Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Lampung bersama dengan rekan media massa. (*)