JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan terdapat tiga hal penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, perhatian utama dalam mendorong daya tarik pendanaan infrastruktur di seluruh wilayah ASEAN ada pada kerangka kebijakan, persiapan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam event “High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development” yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, pada Kamis, 24 Agustus 2023. 

Dalam acara tersebut, Sri Mulyani menyebutkan tiga hal penting untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan sekaligus menarik pembiayaan investasi.

1. Lingkungan yang mendukung, berkaitan dengan kebijakan. Jika rancangan kebijakan tepat, maka akan mampu menarik pendanaan yang tepat dan merealisasikan suatu proyek infrastruktur.
2. Persiapan dalam merancang proyek infrastruktur.
3. Proses perancangan dan penyiapan sebelum mengeksekusi pembangunan infrastruktur.

• Setelah F-15EX, Prabowo Borong 24 Helikopter Black Hawk
• Imbas Cabutnya Perusahaan Rusia Dari Blok Tuna, SKK Migas : Cari Pengganti
• Sah Dikelola Pertamina dan Petronas, Apa Kabar Blok Masela?

Sri Mulyani  menuturkan masih banyak negara yang menghadapi permasalahan dalam menyusun pipeline yang tepat bagi proyek-proyek infrastrukturnya. Ia menambahkan, proyek air bersih, pembangunan jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi seluruhnya membutuhkan persiapan yang matang.

"Khususnya jika anda mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga isu manajemen risiko," terang Sri Mulyani dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 25 Agustus 2023.

Sri Mulyani juga menyebut kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hal yang juga perlu mendapat perhatian mengingat skema dan sumber pendanaan investasi sering kali melibatkan banyak pihak.

"Sehingga anda harus mampu berkolaborasi dengan tidak meningkatkan biaya transaksi, tetapi justru menyederhanakan proses yang ada", pungkasnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan efisien sehingga berbagai proyek infrastruktur dapat dijalankan. (*)