JAKARTA - Penerapan prinsip Environmental (lingkungan), Social (sosial) dan Governance (tata kelola yang baik) atau ESG menjadi salah fokus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan peningkatan dan pendalaman inklusi keuangan yang turut  menjadi aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi Indonesia yang merata.

Sebagaimana diungkapkan  Direktur Utama BRI Sunarso pada acara BRI Microfinance Outlook , peran BRI sebagai bank UMKM dengan mayoritas nasabah berada di daerah rural memiliki tangggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya BRI berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hasil survei BRI terhadap inklusi, literasi, dan juga kedalaman inklusi keuangan pada 2022 menyebut secara umum 84% inklusi keuangan menurut penggunaan produk atau layanan termasuk untuk BPJS.

• Terapkan Inklusi Keuangan & Praktik ESG di Indonesia, Ini Strategi BRI Hadapi Tahun 2023
• Waduh! 649 Pasangan Dibawah Umur di Lampung Ajukan Dispensasi Nikah
• Tim Pembina SAMSAT Nasional Roadmap Implementasi Penghapusan Data Ranmor Penunggak Pajak

“Dan kalau kita ukur kedalamannya, jadi variasi produk didominasi oleh kepemilikan tabungan. Dan frekuensi penggunaan berasal dari penggunaan tabungan serta asuransi dan Dapen (dana pensiun) termasuk BPJS, itu datanya,” ujar Sunarso sebagimana dikutip TrenAsia.com jaringan Kabarsiger.com dalam siaran pers yang diterima Kamis, 26 Januari 2023.

Dalam hal inklusi keuangan tersebut, BRI pun dipersepsikan sebagai locally embedded bank yang dominan di mayoritas masyarakat. Hal ini tak terlepas dari jaringan BRI yang mengakar hingga pelosok negeri. Salah satu buktinya adalah adanya AgenBRILink yang ikut memperkuat inklusi maupun literasi keuangan.

Sunarso mengatakan saat ini BRI diperkuat oleh lebih dari 627 ribu Agen BRILink. Di mana hingga Desember 2022 volume transaksi mendekati Rp1.400 triliun yang dilakukan masyarakat di tataran akar rumput.

“Hal itu semakin menguatkan bahwa masyarakat di bawah sana butuh kehadiran locally embedded bank yang dikemas dalam bentuk format hybrid bank, human touching tapi bisnis prosesnya didigitalkan, ini yang paling penting sebenarnya,” lanjutnya.

Di sisi yang lain, lanjut Sunarso, BRI terus mendorong penguatan penerapan prinsip ESG. Pasalnya perjalanan sustainability BRI sendiri sudah dimulai sejak tahun 2013 yang diawali dengan menerbitkan Sustainability Report untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, BRI terus melakukan improvement.

Terbaru, pada 2022 perseroan merilis Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I (Green Bond) dengan total nilai mencapai Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 3 tahun. Perseroan pun meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Pusat BRI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

“Tentang ESG, BRI tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai bentuk value beyond profit. Insyaallah di BRI tidak kendor untuk tetap ber-spirit, bersemangat mengimplementasikan ESG. Sustainability journey kita mulai 2013 dulu, dan sampai 2022 sudah meng-establish-kan ESG Roadmap,” ujarnya.

Menteri BUMN RI Erick Thohir menyambut baik roadmap yang dijalankan BRI. Menurutnya,  inklusi keuangan mengarah pada pelaku UMKM yang memang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Ia membeberkan, saat ini ada sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia yang merupakan kelompok UMKM. Menariknya, para pelaku UMKM menyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar masing-masing  62,55% dan 97,22% terhadap total penyerapan tenaga kerja Indonesia.

“Bicara mengenai inklusi keuangan maka kita harus lebih memastikan program-program inklusif yang mendorong UMKM naik kelas, dapat berjalan berkelanjutan. Karena melalui UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat juga lah dapat kita atasi persoalan yang dihadapi, hingga meraih Indonesia merdeka dan berdaulat,” ujar Erick.

Erick pun menegaskan BRI akan memperkuat inklusi keuangan pada UMKM melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Di mana BRI berhasil mengintegrasikan 34 juta nasabah dari target 50 juta nasabah melalui holding yang aktif sejak September 2021 tersebut.

• Tren Investasi Jangka Panjang Resiko Rendah Melonjak, Pluang Rilis 15 Produk Reksa Dana Baru
• Universitas Aisyah Pringsewu dan Poltekkes Kesuma Bangsa Kerja Sama Fokus Peningkatan Teknologi dan SDM
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Sabtu, 21 Januari 2023

Tingkatkan Kualitas UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan inklusi keuangan sudah seharusnya BRI menjadi motor penggerak dan berada di garis terdepan. Hal ini bisa dilakukan dengan konsisten melakukan pengembangan dan pembaruan teknologi digital yang kuat.

Kedepannya, kualitas dari UMKM bisa dan  perlu terus ditingkatkan. Dia merinci bahwa lebih dari 45 juta UMKM belum memadai pembiayaanya, di mana sekitar 18 juta di antaranya belum sama sekali mendapat pembiayaan.

Saat ini, sekitar 5 juta pelaku UMKM masih mengakses permodalan melalui rentenir. Oleh karena itu menurutnya pemerintah berharap kepada BRI sebagai bank yang identik dengan UMKM. Menurutnya, BRI harus memperkuat peran bukan sekadar sebagai lender ke UMKM tapi juga pemberdaya.

“Maka dalam cara kerja kita bagaimana BRI berkontribusi meningkatkan produktivitas dan kualitas dari UMKM. Bicara kesejahteraan yang naik, prosperity yang baik brarti kita harus meningkatkan produktivitas, kualitas, itu pekerjaan yang banyak sekali karena kita bicara 65 juta pelaku UMKM. Saya harap antara pemerintah dan lembaga keuangan seperti BRI, tidak hanya membiayai tapi juga memberdayai,” ujarnya.

Sri Mulyani pun berpesan agar tahun ini BRI dapat terus fokus meningkatkan dan ikut menunjang pemulihan ekonomi nasional. Yaitu dengan menjaga kualitas kinerja yang baik dan tentu melalui penerapan prinsip ESG yang semakin kokoh.

“Jaga terus sebagai lembaga keuangan yang resilien, namun sekarang saya mengharapkan supaya BRI memberi nilai tambah lebih. Tidak hanya secara finansial, tapi sosial dan juga dari sisi environmental, tentu dengan governance tetap dijaga,” pungkasnya. (*)