BANDAR LAMPUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung menggelar Lokakarya Pengakhiran Program Tingkat Provinsi dalam rangka Program Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Wilayah I, Kamis (11/7/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan BNPB dan peserta dari berbagai elemen masyarakat serta pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Plt. Sekretaris BPBD Provinsi Lampung, Joni mewakili Kepala Pelaksana BPBD, Rudy Sjawal Sugiarto mengapresiasi kehadiran semua pihak dalam acara tersebut. Joni menegaskan pentingnya implementasi strategi penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Sejak diberlakukannya Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung telah menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah. Kami berharap dengan adanya program ini, tingkat risiko bencana di Provinsi Lampung yang saat ini berada pada kategori tinggi dapat menurun menjadi sedang atau bahkan rendah,” ujar Rudy Sjawal Sugiarto.

• Bukit Aslan Bandar Lampung Jadi Destinasi Wisata Favorit saat Libur Sekolah
• Monitoring Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas, Direktur Holding PTPN III Kunjungi Kebun Jolotigo dan Semugih
• Gas Bumi Beyond Pipeline CNG Subholding Gas Pertamina Layani Pelanggan Balikpapan

Data Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2023, yang dirilis oleh BNPB, mencatat penurunan tingkat risiko bencana menjadi 135,66 dari sebelumnya 142,55 pada tahun 2022, dengan kategori risiko sedang. Penurunan ini hasil dari implementasi berbagai inisiatif dalam Program Inisiatif Ketahanan Bencana Indonesia (IDRIP), seperti sosialisasi di tingkat desa, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), pelatihan relawan, serta penerapan program KATANA dan prosedur operasional standarnya (SOP).

Selain itu, program IDRIP mencatat pencapaian signifikan seperti pembentukan FPRB dan relawan Destana di tingkat desa/kelurahan, penyusunan peta risiko berbasis komunitas, penerapan SOP sistem peringatan dini di tingkat desa/kelurahan, serta peningkatan evaluasi ketangguhan desa setelah program Destana dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut melalui simulasi mandiri oleh FPRB dan relawan desa/kelurahan, serta upaya mitigasi baik struktural maupun non-struktural.

Dalam konteks ini, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, mewakili organisasinya untuk menyampaikan penghargaan dan arahan penting terkait kelangsungan program peningkatan ketangguhan bencana di Provinsi Lampung. Beliau menekankan urgensi kesiapsiagaan dan mitigasi sebagai langkah esensial dalam mengurangi risiko bencana, terutama pada tahap prabencana.

“Pertemuan Global Platform Disaster Risk Reduction Tahun 2022 di Bali merekomendasikan pendekatan partisipatif yang berpusat pada komunitas sebagai salah satu agenda resiliensi berkelanjutan. Kami berharap desa/kelurahan yang telah diperkuat dapat menjadi contoh bagi desa/kelurahan lainnya dalam aspek ketangguhan mengelola bencana,” ungkap Prasinta Dewi.

Kegiatan lokakarya ini juga merupakan kesempatan krusial untuk mengevaluasi dan merencanakan langkah berikutnya. Pemerintah daerah disarankan untuk terus mengembangkan peran fasilitator desa/kelurahan sebagai sumber daya yang penting dalam mendukung kelangsungan program ini.

• Tingkatkan Pelayanan Masyarakat Pesawaran, IIB Darmajaya – Disdukcapil Kolaborasi Bangun Mobile Application
• Bawaslu Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lampung Timur
• PT RPN Didukung BPDPKS dan Ditjenbun Tingkatkan Kompetensi Pekebun Sawit dari Labura

"Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Justru, ini adalah awal dari upaya kita untuk melanjutkan dan mempertahankan apa yang telah kita capai. Mari kita jadikan desa/kelurahan kita sebagai contoh bagi desa-desa lain dalam aspek ketangguhan dalam mengelola bencana," tambah Prasinta Dewi.

Acara ditutup dengan upacara resmi pembukaan lokakarya oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB, dengan harapan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan akan menjadi dasar bagi peningkatan partisipasi entitas yang memiliki kepedulian terhadap manajemen risiko bencana berbasis komunitas di Provinsi Lampung. (AAP)