Kabarsiger.com - Pemerintah memastikan akan mengajukan APBN Perubahan 2020. Hal ini karena sejumlah asumsi makro dipastikan meleset dari target awal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga saat ini masih melakukan identifikasi seluruh perubahan yang ada. Termasuk mekanisme perubahan APBN yang bisa dilakukan dalam kondisi mendesak seperti saat ini.

Seperti diketahui, Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah untuk segera menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), salah satunya mengenai pelebaran defisit APBN hingga 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari saat ini hanya 3 persen dari PDB.

"Kita menyusun landasan hukum agar tetap sesuai koridor perundang-undangan, baik keuangan negara dan APBN Perubahan, yang merupakan opsi-opsi yang sedang dilakukan. Mekanismenya, apakah bentuk Perppu atau UU, presiden yang tetapkan," ujar Sri Mulyani dalam live streaming, Selasa (24/3).

Dia melanjutkan, saat ini bukan hanya Indonesia yang mengalami perubahan pada asumsi makro, tapi seluruh negara yang terdampak virus corona.

Untuk Indonesia, bahkan tak hanya pemerintah pusat atau APBN yang proyeksi sejumlah asumsi makronya meleset, tapi juga pemerintah daerah melalui APBD.

"Realokasi anggaran kementerian lembaga antarprogam maupun Pemda lewat APBD, DAU, DAK, Dana Desa, itu semua mendapatkan landasan hukum yang baik. Jadi, walaupun situasi emergency, kita tetap melakukan situasi yang cukup dari sisi legislasi baik," jelasnya.

Sri Mulyani menegaskan, saat ini fokus pemerintah untuk mengurangi sekecil mungkin risiko penyebaran COVID-19 terhadap masyarakat. Sejumlah stimulus fiskal hingga realokasi anggaran pun telah dilakukan pemerintah.

"Sehingga saat ini tidak constrain apakah (defisit APBN) di bawah 3 persen sesuai UU. Fokus kita buat rakyat, keselamatan dan kesehatan terjaga dan mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari sisi kemungkinan terjadi bangkrut," tambahnya.(*)