JAKARTA - Sejumlah pengusaha mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan smelter baru atau melakukan moratorium smelter.

Staf Khusus Menteri ESDM, Irwandy Arif mengatakan hal ini belum dibahas lebih jauh oleh Kementeriannya, pasalnya baru sebatas imbauan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun, ia tetap meminta kesadaran dari para pelaku usaha terkait.

"Belum, baru himbauan aja dari menteri ESDM, karena memang konsumsi bijih saprolitnya luar biasa, ini yang harus kita perhatikan," katanya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Menurut Irwandy, beberapa smelter yang sudah disetujui tetap terus berjalan apalagi yang sudah masuk ke dalam Proyek Strategi Nasional (PSN). Agar hilirisasi nikel di Indonesia minimal tercapai 60-70%, termasuk untuk baterai kendaraan listrik yang membutuhkan teknologi smelter berbeda.

• Tuai Pro-Kontra, Bagaimana Cakupan Program Food Estate?
• Bank Mandiri Tingkatkan Kesehatan di Jayapura untuk Rayakan Semangat Kemerdekaan
• Mau Belajar Eco Driving? Gratis di Booth Suzuki GIIAS 2023
• Melihat Kembali Peran Pers dalam Menyampaikan Berita Proklamasi

Cadangan Nikel Sisa 7 Tahun

Terkait cadangan nikel yang disebut tersisa 7 tahun lagi, Irwandy mengatakan bahwa semua itu tergantung konsumsi dan penemuan cadangan baru dari eksplorasi.

Pasalnya ada ragam dinamika yang terjadi seiring perkembangan. Irwandy menambahkan bahwa, Kementerian ESDM sudah menghimbau agar membatasi pembangunan smelter nikel baru. Adapun menurut perhitungan kasar instansi, cadangan nikel di Indonesia masih cukup sampai di atas 10 tahun.

"Kira-kira kalau kita hitung secara kasar ya 10-15 tahun. Tapi yang saya bilang, ini sangat dinamis. Tergantung eksplorasi kita, penemuan cadanga baru, kemudian pemanfaatan limonit daripada saprolit," lanjutnya

Sebelumnya, Pemerintah makin serius untuk membatasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Langkah ini seiring berlebihnya produksi nickel pig iron (NPI) atau feronikel yang menyebabkan harganya makin tertekan. Pembahasan moratorium pengadaan smelter RKEF kini telah menjadi pengkajian khusus di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.(*)