BANDARLAMPUNG – Upaya mewujudkan Bandar Lampung yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas memasuki babak baru. Sejumlah organisasi dan komunitas penyandang disabilitas siap mendeklarasikan Perkumpulan Disabilitas Bandar Lampung sebagai wadah perjuangan dan advokasi berbasis komunitas.

"Deklarasi ini menjadi momentum penting bagi penyandang disabilitas untuk memiliki rumah bersama yang mampu memperkuat suara, kapasitas, dan posisi mereka dalam siklus kebijakan daerah," ujar Supron Ridisno salah satu narsumber Perkumpulan Disabilitas Kota 
Bandar Lampung di Hotel Emersia, Senin (1/12/2025).

Perkumpulan ini harapannya dapat sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyusunan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi kebijakan inklusi disabilitas termasuk Rencana Aksi Daerah Perlindungan Disabilitas (RAD-PD).

"Jangan sampai kita bicara inklusi, tetapi programnya tidak inklusif dan tidak sejalan. Di dalam peraturan harus ada keterlibatan temen-temen disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan. Sehingga kebijakan ini bisa menjawab kebutuhan temen-temen disabilitas, karena prinsipnya kita yang tahu permasalahan maka kita juga yang menyampaikan,"ujar Supron.

Mendorong perubahan sistemik untuk pemenuhan hak disabilitas

Supron melanjutkan, selama ini, isu dan kebutuhan penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya juru bahasa isyarat, belum optimalnya implementasi Perda Disabilitas Nomor 4 Tahun 2024, hingga terbatasnya layanan publik yang ramah difabel.

Dengan adanya perkumpulan resmi, kapasitas komunitas diharapkan semakin kuat dalam advokasi, partisipasi publik, serta pengumpulan data terpilah untuk dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Perubahan yang didorong tak hanya bersifat permukaan, tetapi menyentuh sistem pelayanan publik hingga perencanaan pembangunan daerah, termasuk Musrenbang," kata Dia.

Ketika penyandang disabilitas dilibatkan, maka kebijakan lebih adil dan setara akan bisa lebih terealisasi, nilai kebermanfaatannya akan terasa ke teman-teman disabilitas.

Kolaborasi berkelanjutan bersama mitra strategis

Fasilitator Lapangan Yayasan Satunama Yogyakarta untuk Bandar Lampung Sely Fitriani mengatakan Yayasan Satunama, salah satu lembaga yang mendampingi proses ini, telah menjalankan program strategis terkait inklusi disabilitas di Bandar Lampung sejak awal 2025. Be

Seperti program kick-off Penguatan Kapasitas Komunitas Rentan periode Juni–Juli 2025, melalui audiensi dengan pemerintah daerah dan dialog bersama komunitas disabilitas seperti GERKATIN dan SADILA. Program ini menemukan potensi ekonomi komunitas disabilitas seperti batik, kuliner, hingga lilin aromaterapi.

Lokalatih Strategi Komunikasi Politik bagi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung (Oktober 2025) untuk memperkuat kapasitas legislator dalam merumuskan kebijakan inklusif yang implementatif.

"Yayasan Satunama menilai pembentukan Perkumpulan Disabilitas Kota Bandar Lampung merupakan langkah lanjutan yang strategis untuk memastikan inklusi tidak hanya dicanangkan, tetapi betul-betul diwujudkan dalam tataran kebijakan dan layanan publik," papar Sely.

Menuju kota yang setara bagi semua

Dedy Hermawan narasumber kedua juga menyampaikan dengan terbentuknya perkumpulan ini, komunitas penyandang disabilitas diharapkan memiliki posisi lebih kuat sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek kebijakan.

Kolaborasi multi-pihak akan terus didorong agar perubahan yang dihasilkan bersifat mandiri dan berkelanjutan. Poin penting yang perlu diingat juga jangan terbawa ego masing-masing organisasi, saat perkumpulan ini sudah terbentuk harus memililki komitmen satu suara yang kuat.

"Langkah awal ini menjadi tonggak penguatan hak dan partisipasi penyandang disabilitas menuju Bandar Lampung yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang," kata Dedi. (*)