BANDAR LAMPUNG – Pekan Tuli Internasional (PTI) Lampung 2026 menjadi momentum bagi komunitas Tuli untuk menyuarakan hak dan memperjuangkan akses layanan publik yang inklusif. 

Kegiatan yang digelar DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Lampung di Gedung Teater Taman Budaya Provinsi Lampung, Sabtu (26/9) mengangkat tema “Budaya Tuli adalah Hak Asasi Manusia (CRPD Pasal 30)”.

Ketua DPD Gerkatin Faris mengatakan peringatan tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan perayaan. PTI juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bahasa isyarat merupakan bagian dari identitas dan budaya Tuli.

“Kegiatan PTI ini tidak hanya perayaan saja, tapi membuka jalan kepada masyarakat, pemerintah dan semua kalangan untuk bisa bergabung, belajar memahami dan sadar bahwasanya hak bahasa isyarat itu adalah budaya,” kata Ira.
Menurutnya, pemenuhan hak komunitas Tuli juga perlu diwujudkan melalui kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.

Ia berharap masyarakat maupun pemerintah semakin memberikan ruang yang ramah bagi komunitas Tuli, khususnya dalam memperoleh pendidikan, memasuki dunia kerja hingga mengakses layanan dan informasi. Bisa memberikan akses kesempatan kerja, pendidikan yang ramah bagi teman-teman Tuli.

PTI Lampung 2026 turut menghadirkan seminar dan dialog yang mempertemukan komunitas Tuli dengan akademisi, aktivis, peneliti serta pemerintah.

Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Laura Lesmana Wijaya, M.A., yang membahas budaya Tuli sebagai hak asasi manusia; akademisi FISIP Universitas Lampung Gita Paramita Djausal, S.IP., M.A.B.; serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, S.E., M.AP.

Kegiatan ini sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan aksesibilitas informasi, salah satunya melalui penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI).

Dalam forum PTI Lampung 2026, komunitas Tuli menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah, mulai dari kemudahan mengakses layanan publik, kebutuhan orang tua yang memiliki anak Tuli, hingga penggunaan bahasa isyarat dalam kegiatan formal maupun kehidupan sehari-hari.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan kegiatan PTI menjadi ruang penting untuk mempertemukan komunitas Tuli dengan pemerintah sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan komunitas Tuli perlu ditindaklanjuti melalui kolaborasi antara pemerintah, keluarga dan berbagai pemangku kepentingan.

“Dua-duanya tidak perlu dipertentangkan. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi untuk mengakomodasi keinginan dari kawan-kawan Tuli dan orang tuanya, sebelum kita nanti mendorong dan mencari jalan bagaimana kawan-kawan Tuli bisa mengakses layanan-layanan pemerintah,” ujar Ganjar.

• InJourney Airports Dampingi 35 UMKM Tumbuh di Ekosistem Pariwisata Ijen
• Pemkab Lamsel Terapkan Sidak Acak, ASN Mangkir Apel Bersiap Kena Sanksi Disiplin
• Kriyanusa 2026, Zita Anjani Dorong Pengembangan Wastra Lampung Selatan
• Telkomsel Bikin Ribuan Tenaga Pendidik Makin Canggih Mengajar dengan AI

PTI Lampung Dorong Penyediaan Juru Bahasa Isyarat

Salah satu isu penting yang mengemuka dalam PTI Lampung 2026 adalah keterbatasan akses informasi bagi komunitas Tuli, terutama dalam kegiatan resmi pemerintah.

Akademisi FISIP Universitas Lampung Gita Paramita Djausal mengakui, pertemuan tersebut memberikan pembelajaran bagi pemerintah mengenai pentingnya menghadirkan Juru Bahasa Isyarat dalam berbagai agenda publik.

“Pertemuan ini juga memberikan pelajaran untuk kami, penting untuk menyediakan atau mengaktifkan juru bahasa isyarat. Ketersediaannya harus mulai kita pikirkan, selain yang memang sudah ada,” katanya.

Meski masih menghadapi tantangan ketersediaan sumber daya manusia, pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap kebutuhan JBI sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan akses informasi.

Perkuat Kolaborasi untuk Lampung Inklusif

Tak hanya menjadi ajang menyampaikan aspirasi, PTI Lampung 2026 juga membuka peluang kolaborasi antara komunitas Tuli, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi masyarakat.

Gita menilai, menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sejumlah perangkat daerah, seperti dinas sosial, pendidikan dan tenaga kerja, juga memiliki peran dalam mendukung pemenuhan hak komunitas Tuli.

“Kami ingin membangun satu kolaborasi bersama, mulai dari hal kecil yang paling mungkin kita lakukan, tapi secara kontinu dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Melalui PTI Lampung 2026, komunitas Tuli diharapkan semakin mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk menyampaikan kebutuhan dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa inklusivitas bukan sekadar menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses informasi, mendapatkan pelayanan dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dengan semangat kolaborasi yang dibangun melalui PTI Lampung 2026, aspirasi komunitas Tuli diharapkan dapat diwujudkan menjadi langkah nyata menuju Lampung yang semakin inklusif.(*)