JAKARTA - PT Pos Indonesia telah mengambil inisiatif untuk memberikan layanan logistik pengiriman barang, baik untuk individu maupun lembaga, yang terkait dengan relokasi aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Dengan adanya IKN, PT Pos Indonesia proaktif. Direktur Bisnis Development sudah ketemu dengan kementerian dan kelembagaan," ujar Komisaris Independen PT Pos Indonesia, Condro Kirono di sela acara Logistic Day Semarang pada Kamis, 12 Agustus 2023.

Inisiatif Pos Indonesia ini diambil setelah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melihat akan ada perpindahan besar-besaran dari ASN yang dipindah ke IKN.

"Karena tahun depan sudah ada pergerakan ASN (aparatur sipil negara) yang akan pindah ke sana," kata Condro.

Menurut Condro, PT Pos Indonesia telah memiliki pengalaman profesional dalam menyediakan layanan pindahan rumah, yang mencakup pengiriman barang dari lokasi sebelumnya ke lokasi baru. Bahkan, menurutnya, pemilik rumah memiliki fleksibilitas untuk meminta agar barang-barang tersebut ditempatkan di ruangan yang diinginkan di rumah baru mereka tanpa perlu mengalami kesulitan.

"Kami sudah siap melakukan kerja sama logistik untuk melakukan pemindahan barang-barang pribadi ASN maupun kementerian dan kelembagaan yang akan dipindah ke sana (IKN)," sebut Condro.

Menurut Condro, gudang-gudang PT Pos Indonesia di Kalimantan Timur telah disiapkan untuk keperluan pengiriman barang yang terkait dengan relokasi ASN ke IKN. 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pada tahap awal sekitar 1.800 ASN akan dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur pada bulan Juli 2024. Selanjutnya, akan ada sekitar 11 ribu ASN yang akan kemudian juga dipindahkan dalam tahap selanjutnya.

“Jadi, kementerian X, misalnya, nanti direktur atau deputinya ini siapa yang pindah (lebih dahulu); sudah disimulasikan," ujar Abdullah.

Abdullah menyebutkan jumlah keseluruhan ASN yang akan diboyong ke IKN telah ditentukan sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri. Dari total yang dipindah, sebanyak 11.000 diantaranya adalah ASN dan sisanya adalah TNI dan Polri.

"Kemarin baru kami lihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN, (pindah) Juli tahun depan," sebut Abdullah.

Presiden RI Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas dan tunjangan, bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Tujuan dari pemberian insentif dan fasilitas tersebut adalah untuk memastikan bahwa tidak akan ada hambatan atau masalah selama relokasi ASN ke IKN dilakukan.(*)