JAKARTA - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko membantah kegagalan pihaknya dalam pengawasan perdagangan aset kripto di dalam negeri.

Bantahan itu dikemukakan oleh Didid karena ada isu yang beredar bahwa pemindahan tugas pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan indikasi bahwa Bappebti telah gagal melaksanakan tugasnya.

Untuk diketahui, sesuai dengan aturan yang diramu dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pengawasan perdagangan aset kripto diserahkan kepada OJK setelah sebelumnya hanya Bappebti  yang menjalankan tugas tersebut.

• Simak Nih! Tips Terhindar dari Penipuan Pinjol Berkedok Investasi
• OJK Rencana Siapkan Aturan Dorong Konsolidasi BPR dan BPRS
• Diatas Rata-Rata, Realisasi Belanja APBD Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2022 Capai 95,01 Persen

Didid menyampaikan, jika mengacu kepada data, tidak ada indikator yang menunjukkan secara pasti bahwa Bappebti telah gagal dalam mengelola pengawasan perdagangan aset kripto. Pasalnya, sejauh ini permasalahan dari aset kripto mampu diatasi oleh pihaknya.

Meski demikian, Didid mengakui bahwa masih ada banyak catatan yang harus dicermati oleh Bappebti dalam pengelolaan aset kripto di Indonesia. Namun, bukan berarti hal itu serta merta menunjukkan pihaknya telah gagal.

"Kalau kita bandingkan rasio permasalahan dengan jumlah transaksi, rasio permasalahan itu di bawah 0,1%. Jadi, masih sangat kecil," ujar Didid dalam acara Outlook Bappebti 2023 dikutip dari TrenAsia.com jaringan Kabarsiger.com pada Rabu, 4 Januari 2023.

Didid pun menekankan bahwa pemindahan tugas pengawasan aset kripto ke OJK bukan berdasarkan kegagalan Bappebti, namun karena adanya potensi dampak dari perdagangan aset terhadap stabilitas keuangan.

Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pun menyepakati perluasan cakupan pengawasan OJK, termasuk dalam kaitannya dengan aset kripto.

Walaupun Bappebti membantah pihaknya gagal dalam melakukan pengawasan aset kripto, namun Didid tetap mengakui adanya kegagalan dalam melakukan pengelolaan perdagangan, salah satunya terkait dengan pembentukan bursa kripto.

Didid mengakui bahwa Bappebti menemui kesulitan dalam upaya pendirian bursa kripto, salah satunya tidak adanya negara yang bisa dijadikan percontohan atau benchmarking.

"Sampai catatan ini kami buat, kami belum berhasil membangun bursa aset kripto, kliring berjangka untuk aset kripto, maupun kustodian untuk aset kripto," kata Didid.

Kesulitan Bappebti untuk menemukan acuan dalam pembentukan bursa kripto yang diharapkan pun pada gilirannya menyebabkan keterlambatan pada realisasi rencana bursa.

• Angkutan Barang KAI Divre IV Tanjung Karang Tumbuh 15,08 Persen
• PTPN VII Dorong Inovasi Maksimalkan Kinerja
• Jelang Tahun Baru Harga Ikan Laut di Bandar Lampung Naik

Kemudian, keterlambatan ini pun pada akhirnya merugikan Bappebti sendiri. Pasalnya, ketika ada permasalahan yang terjadi di pedagang fisik maupun pelanggan, semua risiko mau tidak mau harus ditangani oleh Bappebti.

Sementara itu, apabila keberadaan bursa, kliring, dan kustodian aset kripto di Indonesia sudah terkondisikan, maka risiko yang ada pun akan terbagi-bagi.

"Ketika kemarin ada kasus Zipmex, kasus FTX, itu seketika langsung jadi mules karena walau bagaimanapun, Bappebti yang harus mengambil risiko itu," ungkap Didid. (*)