BANDARLAMPUNG - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas aparat Kepolisian Daerah Lampung dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut.

“Penindakan ini menjadi langkah penting untuk menjaga agar distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan kepada seluruh lembaga penyalur agar menjalankan operasional sesuai ketentuan,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel secara konsisten menginstruksikan seluruh lembaga penyalur untuk menyalurkan BBM bersubsidi sesuai regulasi yang berlaku serta memperkuat sistem pengawasan di lapangan.

Pengawasan dilakukan secara berlapis, baik melalui monitoring langsung di lapangan maupun pemanfaatan CCTV di SPBU. Selain itu, Pertamina juga menerapkan sistem digital melalui QR Code Program Subsidi Tepat untuk memastikan penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran.

• BRI Resmi Alihkan BRI-MI dan PNM-IM ke Danantara
• BRI Sediakan Living Cost Jemaah Haji dalam SAR 152,49 Juta
• BRI Dorong Nasabah Investasi Emas Lewat Fitur Cicil di BRImo
• RUPST OCBC Setujui Struktur Konglomerasi Keuangan Baru

Dalam menjalankan tugas tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya, guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran oleh lembaga penyalur, Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertamina juga mengajak seluruh pihak untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center 135 atau aparat penegak hukum.(*)