BANDARLAMPUNG – Pakar Ekonomi Universitas Lampung, Tiara Nirmala menilai penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

Proyek pengembangan kilang ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi BBM dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Tiara menyebut kebijakan penghentian impor BBM yang ditopang oleh RDMP Balikpapan merupakan langkah strategis, khususnya dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan stop impor BBM

“Kebijakan stop impor BBM ini adalah kebijakan yang sangat baik dan strategis, terutama untuk menjaga APBN. Selama ini pengeluaran negara untuk impor BBM membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujar Tiara dalam diskusi bertema ‘Langkah Nyata Swasembada Energi Nasional: Stop Impor BBM’ di Bandar Lampung pada Jumat (23/1).

• Pindar 2026: Konsolidasi Menuju Industri yang Berkelanjutan
• Mitme Gandeng Ahli Akuntansi, Bantu UMKM Kelola Keuangan
• Telkomsel Halo Hadirkan Paket Internet Lebih Fleksibel
• Akademisi Soroti Sisi Gelap Pilkada Langsung

Menurut Tiara, impor BBM selama bertahun-tahun menjadi salah satu beban utama dalam struktur belanja negara. Ketika kebutuhan energi dalam negeri belum sepenuhnya bisa dipenuhi produksi nasional, negara terpaksa mengalokasikan anggaran besar untuk impor dan subsidi, yang pada akhirnya mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah.

“Dengan RDMP Balikpapan, kita mulai menghentikan impor solar dan ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Penghematan ini bisa dialihkan ke sektor strategis lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” kata Tiara.

Berdampak pada stabilitas nilai tukar Rupiah

Ia menambahkan, manfaat RDMP tidak hanya berhenti pada penghematan anggaran, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas nilai tukar rupiah. Selama ini, impor BBM dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat, sehingga setiap pelemahan rupiah otomatis meningkatkan beban pembayaran negara.

“Ketika rupiah terdepresiasi, biaya impor BBM langsung melonjak. Dengan mengurangi impor, tekanan terhadap nilai tukar bisa ditekan dan stabilitas ekonomi menjadi lebih terjaga,” ujarnya.

Dari sisi ketahanan energi, Tiara menilai RDMP Balikpapan memberi perlindungan tambahan bagi Indonesia dari risiko supply shock akibat konflik geopolitik global. Dengan kapasitas produksi dalam negeri yang meningkat, guncangan eksternal tidak lagi terlalu berdampak pada pasokan energi nasional.

Perkuat ketahanan energi nasional

Pakar Energi Institut Teknologi Sumatera, Rishal Asri, menilai RDMP Balikpapan merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian pasokan global. Ia menyebut dampak geopolitik yang memanas di beberapa negara bakal membuat pasokan BBM terganggu.

“Dengan peningkatan kapasitas kilang melalui RDMP Balikpapan, tingkat kemandirian energi Indonesia berpotensi naik signifikan. Dari sebelumnya sekitar 60 persen, kini bisa mendekati 80 hingga 85 persen,” ujar Rishal.

Menurut Rishal, capaian tersebut membuat Indonesia memiliki ruang yang lebih aman dalam menghadapi gejolak geopolitik internasional yang kerap berdampak langsung pada fluktuasi harga minyak dunia. Dengan pasokan domestik yang semakin kuat, ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara bertahap.

“RDMP ini memberi bantalan bagi perekonomian nasional. Ketika harga minyak dunia bergejolak, dampaknya tidak langsung menghantam Indonesia karena sebagian besar kebutuhan sudah dipenuhi dari dalam negeri,” kata dia.

Meski demikian, Rishal mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas produksi harus diimbangi dengan perbaikan distribusi agar manfaat RDMP benar-benar dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama sebagai negara kepulauan.

“Secara kapasitas, produksi kita semakin kuat. Tantangan ke depan adalah memastikan distribusi BBM berjalan merata agar ketahanan energi ini tidak hanya terlihat di angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Rishal.

Harus diikuti konsistensi tata kelola kebijakan

Sementara itu, Pakar Pemerintahan dan Kebijakan Publik Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menilai keberhasilan RDMP Balikpapan harus diikuti dengan tata kelola kebijakan yang konsisten agar dampaknya terhadap ketahanan energi dan ekonomi benar-benar optimal.

“Arah kebijakan energi nasional sebenarnya sudah cukup jelas. Tantangannya ada pada konsistensi implementasi, pendanaan, dan evaluasi kebijakan agar proyek seperti RDMP benar-benar memberi manfaat jangka panjang,” ujar Robi.

Menurut Robi, stabilitas energi yang dihasilkan dari RDMP Balikpapan akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Namun tanpa perbaikan distribusi, kebijakan subsidi yang tepat sasaran, serta koordinasi pusat dan daerah, potensi besar RDMP tidak akan sepenuhnya termanfaatkan.

Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kilang melalui RDMP Balikpapan, para pakar sepakat Indonesia berada di jalur yang lebih kuat menuju ketahanan energi. Jika dikelola secara konsisten, proyek ini tidak hanya menekan impor dan menjaga APBN, tetapi juga menjadi penyangga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.(*)