JAKARTA -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis perekonomian Indonesia tetap tumbuh meskipun hadapi kondisi ketidakpastian global pada tahun 2023. Untuk itu, berbagai langkah telah dipersiapkan OJK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Hal ini untuk menjaga ketahanan stabilitas sektor dan sistem keuangan dalam negeri," terang Mahendra dalam acara bertajuk Indonesia Financial System Stability Summit 2023 pada Kamis, 23 Februari 2023.

• Pertumbuhan Laba Diiringi Penguatan Pencadangan, BRI Terapkan Pengelolaan Risiko Yang Prudent
• BRI Jalin Kerja Sama dengan Astra Credit Companies Group Sebagai Upaya Dorong Digitalisasi Perusahaan Pembiayaan
• Telkomsel Siap Dukung Kenyamanan Pengalaman Digital Perhelatan F1 Powerboat World Championship 2023

Selain itu, Mahendra melihat adanya peluang pertumbuhan di dalam negeri yang terjadi di tengah goncangan ekonomi global. Mahendra memproyeksikan, kredit perbankan akan tumbuh 10%-12% dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7%-9% pada 2023.

"Di pasar modal, nilai emisi ditargetkan sebesar Rp 200 triliun dan pada 1,5 bulan awal ini kondisi terakhir bahwa angka Rp 200 triliun tadi, dengan kecepatan yang dilakukan sampai 6 minggu awal 2023 ini nampaknya akan dapat dicapai," kata Mahendra.

Sementara sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), terutama piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan akan tumbuh di kisaran 13% - 15% pada 2023. Hal ini akan didorong dengan mobilitas masyarakat yang dirpediksi akan meningkat pasca status pandemi turun ke endemi.

Kemudian, pertumbuhan juga ditargetkan terjadi pada aset asuransi jiwa dan asuransi umum pada tahun ini. Tak hanya itu, aset dari industri dana pensiun juga diprediksi akan tumbuh impresif.

"Aset asuransi jiwa dan asuransi umum diperkirakan tumbuh 5%-7 %, tentu hal ini dapat dilakukan dengan program reformasi yang kuat yang dilakukan untuk industri asuransi," ungkapnya.

Meskipun demikian, Mahendra menilai target-target tersebut masih tertinggal dibandingkan negara-negara baik Asia Tenggara maupun Asia lain sehingga diperlukan upaya untuk mengejar target tersebut.

"Jika dilihat dari porsi kontribusi sektor keuangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang masih cukup rendah. Baik dalam konteks kredit dalam negeri, kapitalisasi pasar saham, outstanding obligasi sukuk, penetrasi asuransi dan penetrasi aset dana pensiun," tegasnya.(*)