JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) sejak tahun 2017 hingga September 2023 telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal. 

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan dari total tersebut, hampir sekitar 80% atau 5.753 entitas di antaranya merupakan pinjaman online (pinjol) ilegal.

"OJK tentunya tidak tinggal diam terhadap fakta adanya pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ini," ujarnya dalam webinar 'Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era UU P2SK'. 

• Survei: Biaya Kesehatan Wanita Bekerja Lebih Besar 20 Persen Daripada Pria
• UOB Indonesia Targetkan Kredit Korporasi Tumbuh 5-6 Persen pada 2023
• Mengenal Predatory Pricing, Praktik Jual Beli yang Dikaitkan dengan TikTok Shop
• Simak! Makanan dan Minuman Kekinian yang Buat Anda Semakin Lapar

Lebih lanjut, Agusman menyampaikan, pada awal tahun 2023, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).  

"Ini menjadi momentum sekaligus tonggak reformasi regulasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah melalui UU P2SK, memberikan perhatian khusus terhadap aspek pengaturan P2P (peer to peer) lending atau pinjol," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Huruf D UU P2SK, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau P2P lending masuk ke dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan.

Agusman menjelaskan, terdapat beberapa substansi penting dari pengaturan UU P2SK bagi industri P2P lending. Pertama adalah industri ini wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelengara usaha jasa pembiayaan dari OJK. 

Kedua, pengawasan terhadap penyelengara usaha jasa pembiayaan dilakukan oleh OJK. Ketiga, setiap penyelengara usaha jasa pembiayaan wajib menjadi salah satu anggota asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya. 

"Di mana asosiasi penyelengara usaha jasa pembiayaan yang dimaksud harus mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK," imbuhnya.(*)