Kabarsiger.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan ancaman mutasi virus corona semakin mendekat ke Indonesia. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, varian baru B117 sudah masuk ke Indonesia dengan menjangkiti 10 orang. Enam kasus di antaranya masuk dari luar negeri, sedangkan 4 lainnya merupakan transmisi lokal di Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Budi Gunadi, B117 serta mutasi lokal B1617 disinyalir menjadi penyebab lonjakan kasus virus corona di India. Negara ini per Minggu (25/4/2021) lalu mencatat jumlah pengidap virus korona pada sepekan terakhir rata-rata 321.623 orang per hari. Dari angka itu, jumlah orang meninggal akibat Covid-19 rata-rata 2.336 orang per hari.Hal ini disebabkan jutaan warga rayakan festival Kumbh Mela, India panen kasus positif Covid-19.

Mantan Direktur Bank Mandiri ini mengatakan, demi mencegah masuknya mutasi baru Covid-19, pemerintah sudah menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan atau visa tinggal terbatas bagi warga India. Selain itu, pemerintah juga menolak masuknya orang asing yang memiliki jejak perjalanan 14 hari terakhir di India.

Namun demikian, kata Budi Gunadi, penolakan itu tak berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) dengan syarat mengikuti karantina selama 14 hari.

Peneliti Global Health Security & Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, perkembangan terbaru varian B117 mengkhawatirkan lantaran berpotensi tidak terbaca metode pemeriksaan PCR. Kondisi ini, menurutnya, mulai terjadi di sejumlah negara seperti Finlandia dan Prancis.

“Ini adalah sinyal serius karena berarti orang yang terinfeksi tapi tidak terdeteksi PCR itu berpotensi menularkan ke banyak orang kalau sistem isolasi karantina tidak kuat,” kata Dicky dilansir Lokadata, Selasa (27/4/2021).

Itu sebabnya, pelaksanaan isolasi dan karantina serta pelacakan kasus harus diperkuat apalagi jika kapasitas tes PCR terbatas.

Menurut Dicky, dalam mengantisipasi mutasi virus baru, warga juga harus menguatkan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes). Dia pun secara khusus menyarankan agar masyarakat mulai menggunakan masker dobel.

“Sebetulnya dari sejak B117 masuk saya sudah menyarankan masker dobel,” katanya.

Selain itu, dia juga menyarankan kebijakan jaga jarak diperluas batas amannya menjadi 2 meter. Dia menambahkan, pelaksanaan pembatasan kapasitas sebaiknya mencapai 50 persen untuk sejumlah tempat seperti fasilitas publik dan perkantoran. “Ini yang paling realistis karena mampu menurunkan mobilitas,” katanya.

Jangan lengah meski sudah divaksin

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan, varian baru B117 juga menjadi penyebab peningkatan jumlah pengidap virus korona di negara lain, seperti Eropa, Inggris, dan Thailand. Ini terjadi akibat laju mutasi virus menular lebih cepat dan pelaksanaan protokol kesehatan menurun.

“Kita harus memetik pelajaran bahwa Indonesia peluangnya sama kalau kita sama abainya, kalau merasa sudah kebal setelah divaksinasi, dan memaksa beraktivitas yang bisa berbahaya bagi orang lain,” kata Pandu.

Dia menegaskan, vaksinasi tak membuat seseorang kebal terhadap penularan, namun bisa menurunkan derajat keparahan jika terkena Covid-19 dan mengurangi risiko kematian.

Senada dengan Dicky Budiman, Pandu mengatakan, seluruh pihak agar tetap waspada dengan meningkatkan prokes. Masker dobel pada prinsipnya boleh digunakan.

“Yang penting perilaku 3M itu. Mau maskernya dobel tapi kalau di dalam ruangan dibuka ya sama saja enggak ada gunanya,” katanya.

Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) ini juga meminta pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan skrining dan karantina kepada seluruh pelaku perjalanan luar negeri yang berpotensi membawa virus, termasuk varian baru. Dia mewanti-wanti jangan sampai ada yang lolos karena kongkalikong dengan petugas.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, demi mengantisipasi penularan dari varian baru, pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan masker minimal 3 lapis bahan (ply). Selain itu, pelaksanaan jaga jarak, terutama di kantor, transportasi umum, dan fasilitas publik juga harus diperketat.

“Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua,” kata Nadia. Dia menambahkan, pemerintah secara khusus juga minta agar warga menaati aturan larangan mudik Lebaran 2021.(*)