JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) buka suara terkait titah Presiden Joko Widodo untuk segera melunasi utang sebesar Rp16 triliun ke Perum Bulog.

Menurut Sri Mulyani, saat ini mekanisme penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan kepada pihak Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah akan dilakukan pembayaran setelah adanya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat, sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita," katanya dalam konferensi pers PDB pada Senin, 6 November 2023.

Bendahara negara ini memastikan, meskipun masih menunggu audit BPKP, Bulog dan Bapanas tidak perlu khawatir terhadap masalah impor atau penyaluran beras karena sudah mendapatkan pendanaan dari perbankan yang bisa ditagihkan ke pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 6 November 2023. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar tagihan Bulog sebesar Rp16 triliun segera dilunasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tak hanya soal utang Bulog rapat internal tadi membahas membahas penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg.

Di mana, per 2 November 2023, penyaluran bantuan pangan kuota bulan September mencapai 94,95% dan Oktober sekitar 94,89%, November sekitar 18,45%.

Lebih lanjut, kata Airlangga terkait dengan rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan,dari Bulog sendiri terdapat kebutuhan tambahan anggaran, yang diperlukan dalam proses penyalurannya.

Di mana, untuk tahap pertama kebutuhannya yakni sebesar Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan tambahan terkait distribusi dan yang lain sebagainya sebesar Rp2,8 triliun.(*)