JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui hingga saat ini kesiapan industri khususnya di sektor jasa keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG) masih belum optimal.

Pasalnya, kata Sri Mulyani, dari dunia usaha masih dalam tahap mempelajari dampak ESG yang berkaitan dengan keputusan investasi ke depannya.

"Kita barangkali dari sisi dunia usaha dalam tahap mempelajari apa itu ESG? Terutama dari faktor-faktor yang berhubungan dengan envorement dari setiap keputusan investasi atau corporate action, social, dan governance," katanya saat ditemui TrenAsia.com jaringan Kabarsiger di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada Rabu, 12 Juli 2023.

• Berikut Cara Blur WhatsApp Web Agar Tetap Privat
• Upaya Kemenkeu Atasi Tunggakan PNBP yang Mencapai Rp27,64 Triliun
• Belum Genap Setahun, Puluhan Perkara Terkait Merek Didaftarkan

Sri menjelaskan bahwa sektor finansial terutama dalam memberikan pembiayaan sudah harus membidik atau wajib menerapkan prinsip-prinsip ESG, bukan hanya mementingkan profitabilitas dan tingkat pengembalian (rate of return).

Bahkan, Sri Mulyani mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator juga untuk membiasakan prinsip ESG dalam aturan-aturannya.

BUMN jadi Penggerak

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Fabrio Kacaribu mengatakan tren global turut mempengaruhi penerapan prinsip ESG. 

Perusahaan di Indonesia dinilai sudah mempersiapkan diri ke arah pembiayaan berbasis ESG. Febrio menyebutkan perusahaan pelat merah sudah menjadi penggerak untuk penerapan ESG. Contohnya, kata dia, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Perusahaan-perusahaan energi seperti Pertamina dan PLN sudah melihat pendanaan yang bersifat berbasis pencapaian target ESG. Kabar baik perusahaan sudah melihat ke arah sana," katanya.

Fabrio mengatakan pemerintah telah menyiapkan sistem dan sudah siap masuk ke dalam pasar global berbasis ESG. Tak hanya untuk mendapatkan pembiayaan komersial, namun juga menarik investor lokal yang berbasis ekonomi hijau.

Hal ini sekaligus menagih janji global untuk sembari belajar perlahan menuju green economy, sekaligus mendorong private sector Indonesia ke arah membiayaan ini.

Kepala BKF juga mengatakan Indonesia dalam posisi tidak ragu dan telah memperkuat instrumen dan peta proyek untuk transmisi energi dan siap berkolaborasi dengan mengadakan untuk mendorong banyak pembiayaan industri hijau.(*)