JAKARTA - Sebanyak Rp714,6 triliun atau 31,8% dari target APBN 2023 telah dibelanjakan. Belanja kementrian lembaga yaitu seluruh kementrian dan lembaga mencapai Rp326,2T atau 32,6% dari target APBN.

Data ini disampaikan oleh Mentri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin, 26 Juni 2023. Alokasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOSM PIP, PKH dan Kartu Sembako, Penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI, JKN, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur.

Adapun belanja Non kementrian lembaga yaitu yang melalui bendahara umum negara mencapai Rp388,4 Triliun atau 31,2% dari total belanja di rekening bendahara umum negara. Dana ini utamanya didukung untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, dan penyaluran subsidi dari Pertamina dan PLN yang dinikmati masyarakat karena dalam hal ini pemerintah masih memberikan subsidi bagi masyarakat dan juga dari sisi pembayaran bunga utang.

• Tertinggi Sejak 1961, Suhu Panas di China Capai 41 Derajat Celcius
• OpenAI Klaim Kebocoran Data ChatGPT Murni Karena Kesalahan Pengguna
• BRI Kembali Menjadi Sponsor Utama Liga 1 Musim 2023-2024

Dinikmati Masyarakat

Lebih dari 50% pembelanjaan langsung dinikmati masyarakat tepatnya 51,2%. Tepatnya masyarakat miskin yaitu berupa Bantuan Sosial dan UMKM yaitu PKH sebesar Rp14,7 triliun, kartu sembako sebesar Rp16,1 triliun. Untuk masyarakat yang mendapatkan jasa kesehatan namun tidak membayar premi ada sekitar 96,7 Juta jiwa. Mereka kalau sakit bisa mendapatkan akses kesehatan tanpa harus membayar karena pemerintah telah membayar Rp19,3 triliun.

Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan kepada petani berupa bantuan benih, mulsa dan pupuk organik sebesar Rp365,6 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian sebesar Rp163,2 miliar, bantuan ternak Rp57,7 miliar dan bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp14,5 miliar.

Pendidikan

Alokasi dana untuk pendidikan meliputi Program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun, Program KIP kuliah sebesar Rp6,8 triliun, BOS di lingkungan Kementrian Agaram sebesar Rp5,1 triliun dan BOPTN sebesar Rp1,78 triliun.

Infrastruktur

Infrastruktur yang dibangun dan langsung bisa dinikmati masyarakat diantaranya adalah bantuan stimulan perumahan untuk bencana Cianjur sebesar Rp1,2 triliun, pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun.

Subsidi

Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk subsidi kompensasi. Subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp35,6 triliun, subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3kg sebesar Rp26,9 triliun, kartu prakerja sebesar Rp1,5 triliun, dan Subsidi perumahan sebesar Rp301,9 miliar.(*)