JAKARTA - Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada lebih dari 700 juta serangan siber yang terjadi di Indonesia pada 2022.

Baru-baru ini juga terjadi kebocoran data registrasi kartu SIM, di samping insiden-insiden besar sebelumnya yang melibatkan data kesehatan e-HAC, data kementerian, BUMN, hingga data pelanggan di e-commerce ternama. Di samping itu, Indonesia juga mengalami kekurangan tenaga ahli keamanan siber.

Survei yang dilakukan oleh SecLab BDO Indonesia terhadap talenta TI di Indonesia, dikutip Minggu, 2 Oktober 2022 mengungkap 9 dari 10 lulusan teknologi memilih untuk menjadi developer perangkat lunak, dan hanya 1 dari 10 yang berminat untuk mendalami keamanan siber.

• AI Bantu Bank Verifikasi UMKM yang Ingin Ajukan Kredit
• 5 Negara yang Harus Dihindari Saat Solo Traveling
• Mahfud MD Ungkap Alasan Polisi Gunakan Gas Air Mata Hingga Banyaknya Korban Berjatuhan

Kekurangan tenaga ahli ini, ditambah dengan wawasan masyarakat awam yang rendah mengenai keamanan siber pribadi, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para hacker yang berniat jahat.

Cyber Security Director SecLab BDO Indonesia, Harry Adinanta, mengatakan individu bisa dirugikan karena kebocoran data, contohnya data disalahgunakan ketika apply kredit atau tidak bisa mendaftar pelayanan publik karena data diindikasikan terkait penipuan.

"Bisnis dan lembaga pemerintahan juga dirugikan karena reputasi mereka tercoreng. Adanya insiden kebocoran data semacam ini juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, karena data yang ada bisa disalahgunakan untuk melihat berbagai jenis profil penduduk, hingga lokasi, usia dan persebaran keluarga di daerah tertentu, yang akan berbahaya jika jatuh ke tangan pihak yang memiliki niat jahat,” jelasnya.

• Pesta Rakyat Simpedes BRI Sukses Hadirkan 55 Ribu Warga Bandar Lampung
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian pada Selasa, 27 September 2022
• IC-Star 2022 Fokus Inovasi Transformasi Pengembangan Teknik dan Teknologi Pasca Covid-19

Meski pemerintah Indonesia sudah melakukan perbaikan, misalnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru saja disahkan, namun butuh waktu sampai negara bisa mencapai tingkat kematangan pertahanan siber.

"Pesatnya perkembangan teknologi, membuat kejahatan siber lebih gencar dan cepat dibanding berbagai perbaikan. Salah satu akar masalahnya adalah ketersediaan tenaga ahli. Inilah mengapa BDO berkomitmen untuk mengembangkan talenta di bidang keamanan siber dan juga berkolaborasi dengan banyak pihak,” ucap Harry menambahkan. (*)