BANDAR LAMPUNG - Berangkat dari komitmen menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah, program Desa Inklusi Keuangan yang digagas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan TPAKD tingkat Kabupaten/Kota berhasil menciptakan keuangan inklusif untuk masyarakat desa.

Layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kini sudah terwujud di 8 desa di Provinsi Lampung melalui Desa Inklusi Keuangan.

Desa Inklusi Keuangan memiliki tujuan meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk di desa maupun di wilayah sekitar desa, sehingga dapat mendorong perekonomian desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan.

• PGN Subholding Gas Pertamina Dukung Peningkatan Jargas Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin dengan Tandatangani Kesepakatan Bersama
• Asuransi Astra Dinobatkan Sebagai Market Leader dan Asuransi Terbaik 2022
• Massa Aptisi se-Indonesia Tuntut Nadiem Berdialog atau Mundur

Desa Inklusi Keuangan menghadirkan program akses keuangan seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Penyediaan Agen Laku Pandai untuk transaksi perbankan dan Agen Perisai untuk pembukaan polis dan klaim asuransi (Jaminan Sosial Tenaga Kerja non Formal), pendirian Desa Nabung Saham, pendirian Lembaga Keuangan Mikro/Syariah, perluasan akses Asuransi (baik komersil maupun program/mikro) semakin memudahkan masyarakat mengakses pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto memaparkan, Program Desa Inklusi Keuangan dilakukan melalui optimalisasi  BUMDes/BUMADes dalam rangka  perluasan akses keuangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Terbaru 4 Desa Inklusi Keuangan baru diresmikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), yaitu Desa Marga Kencana, Desa Margodadi, Desa Margo Mulyo dan Desa Penumangan Baru.

Menariknya Desa Inklusi Keuangan di Tubaba awalnya sudah didukung dengan industri perbankan milik masyarakat Tubaba, yaitu BPRS Tani Tulang Bawang Barat dengan program pembiayaan melawan rentenir Tumpas Rentenir Objektif dengan Pembiayaan Syariah (TOPS).

"Pada BUMDes memiliki rencana bisnis dalam pengembangan potensi dan fasilitasi bisnis, peningkatan akses keuangan dan pengembangan digitalisasi sehingga diharapkan nanti BUMDES bisa menjelma menjadi One Stop Financial Service atau Lembaga Keuangan Terpadu dengan berbagai fasilitas dan layanan keuangan yang komplit," jelasnya kepada Kabar Siger pada Rabu, 28 September 2022.

Bambang melanjutkan, program Desa Inklusi Keuangan juga selaras dengan Smart Village yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung khusus terkait Smart secara ekonomi untuk masyarakat desa.

Dalam hal ini mengapa desa menjadi salah satu fokus peningkatan inklusi keuangan di Provinsi Lampung, alasannya dikarenakan masyarakat desa terbiasa menyimpan aset kekayaannya dalam bentuk barang simpanan atau aset tidak produktif.

"Kelebihan dana dari masyarakat dapat bermanfaat sebagai modal usaha sebagian masyarakat lainnya. Rotasi perputaran aliran dana ini akan mendorong keseimbangan pendapatan dan keseimbangan ekonomi," papar Bambang yang juga sebagai Wakil Koordinator TPAKD Provinsi Lampung.

Manfaat hadirnya BUMDes/BUMADes kini semakin terealisasi untuk masyarakat desa. Koordinator Program Desa Inklusi Keuangan di Kabupaten Lampung Selatan yang juga pengelola Agen Laku Pandai Hartanto mengatakan, manfaat dengan adanya agen laku pandai masyarakat desa semakin mudah mengakses layanan keuangan formal tanpa harus ke kota atau ke kantor Industri Jasa Keuangan seperti Perbankan, Pegadaian, kantor Asuransi hingga kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia.

"Semua layanan akses keuangan mulai dari transfer, pengajuan KUR, pembayaran tagihan listrik atau pulsa, pembayaran pajak bermotor, pengajuan KUR hingga mau tahu jadi investor sudah bisa dilayani di Agen Laku Pandai dan Galeri Investasi yang ada di desa," ujarnya.

Dalam akses pelayanan juga tidak terhalang jam operasional, karena biasanya pelanggan adalah sesama tetangga di desa sudah seperti saudara jika ada yang membutuhkan layanan tetap dilayani.

Hartanto menambahkan, hadirnya Desa Inklusi Keuangan ini juga membantu masyarakat terhindar dari jeratan rentenir. Karena masyarakat sudah paham cara ajukan pinjaman harus perhatikan 2 L yakni Legal dan Logis. Legal, resmi berizin di OJK dan Logis dalam penawaran yang diberikan, seperti ketentuan jelas pembayaran angsuran hingga hasil investasi jika yang diambil adalah produk investasi.

Total Desa Inklusi Keuangan di Provinsi Lampung

Dari data OJK Lampung, tercatat sudah terdapat 8 (delapan) Desa Inklusi Keuangan di Provinsi Lampung, yang tersebar di 3 Desa di Kabupaten Lampung Selatan, 1 Desa di Kabupaten Pesawaran dan 4 Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta 1 Desa sedang proses di Kabupaten Pringsewu, dengan rincian sebagai berikut :

Hambatan pendirian Desa Inklusi Keuangan

Tim TPAKD dalam proses awal pendirian Desa Inklusi Keuangan di Provinsi Lampung tentu juga mengalami hambatan.

Bambang memaparkan, seperti terbatasnya jaringan kantor lembaga keuangan untuk menjangkau beberapa desa yang bukan menjadi area bisnis lembaga keuangan tersebut.

Kemudian infrastruktur dan jaringan komunikasi Desa yang belum memadai, serta belum adanya awareness masyarakat desa mengenai pentingnya mengelola keuangan dengan bijak.

"Namun dengan kerja keras, komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki peran penting dalam mendorong program percepatan akses di daerah,  TPAKD mampu menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan di daerah, dan mampu mendorong kemandirian serta pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,"paparnya.

Target hadirkan Desa Inklusi Keuangan hingga akhir tahun 2022

Hingga akhir tahun 2022 ditargetkan ada 9 desa inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Namun demikian untuk kehadiran agen-agen Laku Pandai hampir merata diseluruh desa, saat ini tinggal 71 desa yang belum terdapat layanan agen laku pandai.

Untuk diketahui jumlah agen laku pandai yang tersebar di seluruh kota/kabupaten di provinsi Lampung mencapai 42.333 agen  (819 dimiliki oleh Bumdes) dengan jumlah nasabah 548.613 nasabah dengan outstanding tabungan Basic Saving Accout sebesar Rp57,36 miliar.

• 118 UMKM Siap Ramaikan Pesta Rakyat Simpedes Bandar Lampung 2022
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Kamis, 22 September 2022
• Harga Beras di Bandar Lampung Naik

Masyarakat desa juga dapat manfaatkan website pakemlampung.id

Strategi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung dalam upaya peningkatan akses keuangan digital dan memberantas rentenir termasuk untuk masyarakat desa salah satunya melalui website pasar kredit murah Lampung yang dapat diakses melalui www.pakemlampung.id.

Website tersebut juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi sumber pembiayaan produktif yang murah, mudah, dan cepat telah disediakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan.

"Adanya website pakemlampung.id, memberikan kemudahan untuk seluruh masyarakat Lampung termasuk UMKM di desa dapat mencari informasi berbagai pilihan pembiayaan dan pengajuan awal pinjaman/pembiayaan dengan lebih mudah, hanya dengan menggunakan handphone dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor bank terlebih dahulu," papar Bambang.

Website pakemlampung.id ini menjadi salah satu inovasi business matching secara online antara pelaku UMKM dan IKM termasuk yang di desa dengan berbagai industri jasa keuangan. (*)