Lama Tak Login Twitter, Awas Akunmu Dihapus Elon Musk!
Yunike Purnama - Senin, 12 Desember 2022 10:07AS - Elon Musk akan menghapus miliaran pengguna dari Twitter dalam beberapa minggu mendatang. Musk men-tweet bahwa dia akan menghapus 1,5 miliar akun untuk membebaskan nama pengguna atau user name bagi pengguna saat ini.
Orang terkaya di dunia itu mengatakan akan menghapus akun yang lama tidak login selama bertahun-tahun.
Twitter akan segera mulai membebaskan ruang nama dari 1,5 miliar akun," kata Musk, dikutip Senin, 12 Desember 2022. "Ini adalah penghapusan akun tanpa tweet dan tidak log in selama bertahun-tahun," tambahnya.
- Cara Daftar Haji Online Lewat Aplikasi Pusaka Kemenag
- Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Senin, 12 Desember 2022
- Masuk Tim Futsal Bandar Lampung, Dua Mahasiswa Darmajaya Kontribusi Juara Umum Porprov IX
Dia juga mengatakan akan menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna Twitter untuk melihat jumlah orang yang membaca atau berinteraksi dengan tweet mereka.
"Tweet akan menampilkan jumlah penayangan dalam beberapa minggu, seperti halnya video. Twitter jauh lebih hidup daripada yang dipikirkan orang," kata Musk.
Banyak perubahan kebijakan baru di Twitter sejak Musk mengambil alih perusahaan media sosial tersebut.
Perubahan terjadi saat Musk menjauhkan perusahaan dari alat yang mengatur ucapan pengguna, untuk kenyamanan politik atau lainnya, dan membuat Twitter menjadi platform yang bebas.
- Perdana di Lampung, Pengprov Wushu Lampung Pelatihan Wasit Juri Sanda
- PORPROV IX: Cabor Taekwondo Bandar Lampung Capai Target Dengan 9 Emas, 4 Perak dan 1 Perunggu
- PORPROV IX: Atlet Karate Bandar Lampung Sumbang 4 Medali Emas
Bahkan Twitter dipantau oleh Komisi Perdagangan Federal (FTC). Direktur Urusan Publik FTC, Douglas Farrar, mengatakan tengah mengawasi perkembangan terakhir kondisi Twitter saat ini.
Pengawasan ini dilakukan setelah Twitter diakuisisi oleh Elon Musk dan mengambil kebijakan mulai dari PHK karyawan, hingga orang terkaya di dunia itu menyatakan ada kemungkinan Twitter akan bangkrut.
"Tidak ada CEO atau perusahaan yang kebal hukum, dan perusahaan harus mengikuti keputusan persetujuan kami. Perintah persetujuan kami yang direvisi memberi kami alat baru untuk memastikan kepatuhan, dan kami siap menggunakannya," kata Farrar, dikutip dari Reuters. (*)