Kabarsiger.com, LAMPUNG SELATAN - Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan menjadi target lokus program unggulan Gubernur Lampung Kartu Petani Berjaya (KPB) tahun 2021.

Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monev Biro Adbang Setda Provinsi Lampung, Kamis (24/6/2021), terkait kemajuan implementasi Program KPB serta mengidentifikasi masalah yang timbul agar dapat segera diatasi.

Dihadiri Kabag Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Andi Mulya, S.STP., M.IP., Kabid PSP Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, Puji Astuti, S.P., Kasi Pupuk dan Alsintan Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Ir. Vieke Sandranita, tim IT Universitas Bandar Lampung (UBL) hingga perwakilan perbankan BNI KCP Sidomulyo.

Menurut Kabid PSP Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan Puji Astuti memaparkan, "Kecamatan Candipuro terdiri dari 14 desa dan 284 Poktan, sampai saat ini sudah 8 desa yang petaninya telah melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan aplikasi KPB,"jelasnya.

Selanjutnya, pengembangan dan pendampingan program KPB akan dilanjutkan ke Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

Petani yang dapat menebus pupuk subsidi tersebut adalah petani yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan telah diverifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan.

Kemudian Tim IT UBL Ayu, merinci jumlah petani Lampung Selatan yang telah melakukan transaksi melalui aplikasi KPB sebanyak 1.874 petani dengan nilai total tebusan pupuk Rp1,7 miliar dan senilai Rp1,1 miliar berasal dari daerah Kecamatan Candipuro.

"Konsep awal KPB adalah transaksi secara non tunai, tapi karena beberapa hal maka transaksi sekarang masih secara tunai. Petani diharap terbiasa dalam menggunakan aplikasi KPB dan perlu diingat untuk tahun 2022 transaksi pupuk subsidi sudah secara non tunai,"jelas Ayu.

Kasi Pupuk dan Alsintan Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Ir. Vieke Sandranita selaku Tim Implementasi KPB menyampaikan, pendampingan di Kecamatan Candipuro sebanyak dua kali pada bulan Mei 2021 berupa bimtek aplikasi KPB bagi Poktan, Kios dan Distributor. 

"Progres yang cukup cepat terlihat dari banyaknya transaksi penebusan pupuk subsidi melalui aplikasi KPB, hal ini berkat semangat petani dalam mendukung program KPB dan juga peran penyuluh sebagai motivator bagi petani,"ujar Vieke.

Manfaat lain KPB bagi petani adalah mendapatkan kemudahan permodalan melalui KUR dan mendapatkan dukungan asuransi usaha tani yaitu Asuransi Usaha tani Padi (AUTP). Petani  yang telah menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Lampung Selatan dengan total luas sawah 759 Ha, dan 460 Ha adalah petani dari Kecamatan Candipuro.

Perwakilan dari BNI KCP Sidomulyo Seto menginformasikan, bahwa kepada petani anggota KPB diberikan kemudahan dalam mengakses KUR.

Realisasi KUR di Lampung Selatan sampai hari ini Rp30 miliar yang dimanfaatkan oleh petani padi dan jagung.

"Untuk Kecamatan Candipuro sendiri ada 5 desa atau 100 petani yang telah  memanfaatkan fasilitas KUR dengan jumlah Rp5 miliar. Maksimal Pembiayaan KUR untuk petani Rp50 juta tanpa jaminan,"paparnya.

Tanggapan dari Kelompok Tani anggota KPB dan Kios di Kecamatan Candipuro terhadap pelaksanaan program KPB adalah bahwa dengan KPB lebih memudahkan dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi dan anggota Poktan memperoleh pupuk secara merata dan transparan.

Namun, harapan dari kios agar ke depan KPB dapat berintegrasi dengan T-Pubers untuk memudahkan e-verval.

Untuk permasalahan tidak adanya jaringan internet agar menjadi perhatian baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, namun saat ini masih dapat diatasi dengan cara petani melakukan transaksi di tempat lain, misalkan Kios atau BPP.

Merangkum dari kondisi perkembangan KPB yang ada di Kecamatan Candipuro, Kabag Administrasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Andi Mulya, S.STP., M.IP., menyampaikan bahwa merubah sesuatu dari manual menjadi digital memang tidak mudah, apalagi KPB yang akan menjadikan petani digital, dan untuk mendapatkan suatu system yang sempurna memerlukan perbaikan (upgrade) bertahap.

Untuk itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara Tim Implementasi Provinsi hingga Kabupaten/Kota, Tim IT, Penyuluh, Petani dan Kios.(*)