BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong seluruh Kabupaten agar setiap desa menerapkan penggunaan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) demi terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa yang baik. 

Pesan Gubernur itu disampaikan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto saat membuka Workshop Implementasi Aplikasi Siswaskeudes bagi APIP Se-Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 14 Maret 2002.

Hadir pada kesempatan itu para inspektur, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan kepala BPKAD di kabupaten se-Provinsi Lampung. Hadir juga secara virtual Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas. 

Menurut Fahrizal, penerapan Siswaskeudes online ini akan memberikan manfaat dan kemudahan baik dari sisi tata kelola dan juga konsolidasi keuangan desa. "Ini juga mempermudah pengawasan APIP dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan desa," ujar Sekprov Fahrizal. 

Fahrizal mengatakan penerapan Siswaskeudes ini juga selaras dengan misi dari visi Rakyat Lampung Berjaya yaitu mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. 

"Dan diimplementasikan juga dengan dua agenda kerja utama yaitu pendampingan program pembangunan desa dan smart village," katanya. 

Fahrizal meminta agar semua bersinergi dan bersatu padu dalam upaya mengefektifkan dan mengefisienkan pengawasan keuangan desa. 

Hal ini dilakukan agar tercipta akuntabilitas keuangan desa yang semakin baik, terbebas dari malaadministrasi maupun tindakan yang mengarah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

"Mari kita semua bekerja secara profesional dan berintegritas, khususnya dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Fahrizal juga mendorong agar setiap desa harus ditumbuhkembangkan inovasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. 

• Terbaru Biaya Iuran BPJS Kesehatan per Maret 2022
• Warga Bandar Lampung Masih Sulit Dapatkan Minyak Goreng
• Ketua SMSI Lampung: Tindak Kriminal Tak Boleh Dibela dan Pemberitaan Media Berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik

Selain itu, didukung juga dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan tertib anggaran. "Kita juga harus siapkan sumber daya manusia aparatur di tingkat desa. Bagaimana kita melakukan capacity building di tingkat desa, agar aparatur desa memiliki kompetensi memadai dan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan semua tugas-tugasnya," katanya. 

Hadir pula pada workshop tersebut Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Wasis Prabowo dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Sumitro. 

Kegiatan lokakarya yang berlangsung 14—15 Maret 2022 ini juga akan diselenggarakan di Aula BPKP Provinsi Lampung.

Proses penggunaan aplikasi Siswaskeudes ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu survei kesiapan infrastruktur penggunaan aplikasi Siswaskeudes di daerah oleh tim perwakilan BPKP. 

Kemudian, bimtek workshop penggunaan aplikasi dan selanjutnya supervisi dan monitoring penggunaan aplikasi oleh tim Kemendagri dan BPKP. (RIL)